Fenomena kemiskinan di Indonesia

Ironis memang, di Negara yang kaya raya akan Sumber Daya Alam ini (SDA), berbagai lapisan masyarakat, khususnya menengah ke bawah semakin merasakan beban hidup yang teramat berat. Hal ini kian terasa setelah melambungnya harga minyak goreng dan berbagai kebutuhan pokok lain.

“Kemiskinan seakan enggan beranjak dari mayoritas penduduk Indonesia”, kira-kira kata itulah yang tepat untuk menggambarkan kehidupan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya rakyat yang tidak mampu membeli beras dan kebutuhan pokok lain demi memenuhi kehidupannya. Bahkan di sejumlah tempat dapat kita temui rakyat miskin yang terpaksa hanya makan nasi aking (nasi sisa yang dikeringkan). Kondisi tersebut kian parah dengan ditambahnya para petani yang terpaksa harus menerima keadaan, bahwa tanaman padi mereka ludes di terjang banjir pada bulan Januari 2008. Padahal mereka hidup dan menaruh harapan besar pada penjualan padi yang dihasilkan. Hal ini dirasakan oleh para petani yang berada di Tuban, dan ironisnya banjir tersebut disebabkan oleh jebolnya Tanggul Widang sepanjang 200 meter di Kabupaten Tuban. Tanggul ini yang seharusnya dapat membentengi luapan air sungai Bengawan Solo (Kompas 13/3/2008). Siapakah yang patut bertanggung jawab atas kondisi ini, apakah ketidaktelitian dan kinerja pemerintah atau lagi-lagi faktor keadaan yang dijadikan alasan?. Kiranya pemerintah dapat berpihak kepada masyarakat dengan merasakan kesulitan hidup yang mereka alami, karena harus menanggung beban hutan dan penanaman kembali, tentunya dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun, merasakan saja belum cukup tanpa tindakan nyata dalam membantu kehidupan petani. Sejatinya, petani adalah pahlawan bagi banyak masyarakat dalam hal penyediaan salah satu kebutuhan pokok, yaitu beras.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam salah satu kolom opini di Koran Kompas 15/3/2008 yang ditulis oleh Dwi Andreas Santosa, bahwa gejala yang mengarah ke krisis pangan 2008 semakin menguat. Lebih lanjut Dwi menulis bahwa krisis pangan akan menimpa 36 negara di dunia, termasuk Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan bersama untuk menghadapi krisis pangan di Indonesia?. Berbagai hal lain pun muncul selain dari segi kebutuhan pangan. Akhir-akhir ini masyarakat dikagetkan dengan adanya program konversi minyak tanah ke gas. Memang hal tersebut dirasa baik demi kelanjutan penghematan SDA dan anggaran negara, namun bagi sebagian rakyat, membeli gas tabung 3 kg dengan harga yang cukup mahal dirasa lebih berat ketimbang membeli minyak tanah tiap harinya. Akibatnya, beberapa pedagang kecil seperti mie ayam, bakso dan lainnya tidak dapat bertahan karena harga minyak yang seharusnya murah, oleh pengecer dapat dijual dengan harga kisaran Rp.7.000-8.000 per liter.
Kondisi bertambah parah dengan kenaikan harga BBM pada hari Sabtu, 24 Mei 2008 mulai pukul 00.00, warga menjadi kian resah karena biaya transportasi umum dan kebutuhan pokok pun naik seiring kenaikan BBM. Pemerintah menjalankan langkah pembagian bantuan langsung tunai (BLT) untuk meringankan beban rakyat kurang mampu. Namun demikian, menurut hemat penulis, pembagian BLT hanya akan mengakibatkan warga “malas” berusaha dan menghilangkan mental berdikari/ mandiri.
Persoalan tiada henti semakin mendera rakyat Indonesia, pengangguran kian meningkat dan lahan pekerjaan pun sulit didapat. Menurut hemat penulis, ketiadaannya dukungan dari dari pemerintah terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) kian menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Seperti kita ketahui, dengan adanya UKM, mereka dapat mempekerjakan beberapa bahkan berpuluh orang untuk usahanya. Namun dengan melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok, sebagian dari mereka ada yang terpaksa merumahkan pekerjanya. Anehnya, pemerintah seakan menutup mata dan tidak ada tindakan nyata guna membantu para pengusaha kecil tersebut. Mengapa pemerintah tidak memberikan modal yang cukup bagi para pengusaha kecil, karena hemat penulis mereka berjasa dalam mengurangi tingkat pengangguran.
Pemerintah memang telah menganggarkan dana untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun patut kita tanyakan berapakah jumlah anggaran tersebut? apakah benar-benar sampai ke rakyat miskin? Jika ya, mengapa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, atau dana tersebut jatuh pada orang yang semestinya tidak menerima, Wallahu a’lam. Mungkin lagu Slank yang sempat membuat geram para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) patut kita cermati, “Ada mafia di Senayan, yang kerjanya bikin UUD, ujung-ujungnya duit.” Apakah benar seperti itu adanya? Hanya masyarakat yang dapat menilai. Namun kita sudah sering melihat dan mendengar pemberitaan di televisi terkait asal usul dana yang “tidak jelas” di DPR, belum lagi masalah tunjangan ataupun harga rumah dinas yang tidak masuk akal. Sementara rakyat menderita dan tidak dapat makan dengan layak, pantaskah para wakil rakyat bersenang-senang dan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau partai?. Dapatkah para wakil rakyat meneladani masa kepemimpinan kholifah Umar Bin Khattab yang tidak akan bisa tidur jika masih ada rakyatnya yang kelaparan. Tugas para wakil rakyat adalah mendengar aspirasi dan membantu rakyat, bukan memperkaya diri sendiri, karena jabatan hanya sementara dan besar pertanggung jawabannya di mata Tuhan.
Dalam petikan wawancara di Koran Global Indo 14-20/4/2008, Yenni Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa pemerintah tidak pro kemiskinan, tapi pro kapitalis. Lebih lanjut Yenni mengatakan bahwa pasar bebas dan kapitalisme hanya akan membuat negara kita menjadi negara “pengemis”, karena Indonesia belum siap untuk itu. Lantas, langkah apa saja yang seharusnya cepat dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi kemiskinan?
Pertama, pemerintah perlu meningkatkan lapangan kerja dengan cara membuat usaha yang dikelola oleh banyak orang. Sebagai langkah awal, memberi modal kemudian melepasnya setelah kokoh berdiri. Salah satu faktor banyaknya pengangguran menurut penulis adalah karena bangsa kita tidak dididik untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga tercipta budaya mencari tanpa dapat menciptakan.
Kedua, pemerintah perlu mendukung penuh para pengusaha kecil menengah yang telah ada dengan memberi modal usaha, terlebih dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Ketiga, untuk lebih menguatkan sektor industri dalam negeri terlebih dahulu, sebelum mengekspor berbagai kebutuhan. Sebagai contoh, rencana untuk mengekspor beras walaupun beras berlebih agar dipikir ulang karena kita seringkali kesusahan dalam penyediaan pangan yang akhirnya menimbulkan gejolak harga dan terpaksa mengimport beras dari luar negeri.
Keempat, meningkatkan sektor pendidikan, semisal adanya program pendidikan gratis yang berkelanjutan dan subsidi biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini telah kita lihat kenyataannya dalam lapangan, namun terkadang dana yang ada disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu ada kontrol yang tepat.
Kelima, Ada baiknya dana bantuan langsung tunai (BLT) yang disediakan pemerintah, dialokasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian banyak warga yang mempunyai pekerjaan dan tentunya mengurangi pengangguran di Indonesia.
Jika semua kalangan mulai masyarakat sampai para pejabat dapat bekerjasama dengan baik, tentu akan tercipta sebuah negara dalam artian sebenarnya, yaitu menyeimbangkan antara SDA dengan SDM nya. Dengan begitu, angka kemiskinan akan jauh berkurang bukan?.

Ana Sabhana Azmy
Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008