Jumat, 28 Agustus 2009
Media Massa dan Tingkat Elektabilitas Peserta Pemilu 2009
Pemilu 2009 yang sedang berlangsung merupakan pemilu yg “unik” karena menerapkan suara terbanyak dalam pengumpulan suara dari peserta pemilu. Dengan peraturan tersebut,banyak caleg yang berusaha mengumpulkan suara sebanyak mungkin dan memasang iklan-iklan parpol seperti baliho dan spanduk. Berbagai fenomena menarik dari pelaksanaan pemilu 2009 tak luput dari pemberitaan media massa,dan tak jarang kita temukan keberpihakan media terhadap salah satu partai politik. Tulisan ini ingin mengangkat pendapat Napoleon tentang salah satu fungsi dari media massa,yaitu “fungsi mempengaruhi”,Napoleon pada masa jayanya pernah berkata bahwa “ia lebih takut kepada empat surat kabar daripada seratus serdadu dengan sangkar terhunus.” (onong uchjana,ilmu,teori dan filsafat komunikasi,2003).
Pengaruh media massa
The word media is the plural of medium.It;s derived from the latin word medius,which means “middle”. The communication media are the different technogical processes that facilitate communicatiom between the sender of a massage and the receiver of that massage. (Media Society, David Croteau, 1987,hal 7)
( Kata media adalah jamak dari medium. Kata tersebut berasal dari kata latin,medius, yang berarti “tengah”. Komunikasi media adalah proses teknologi yang berbeda yang memfasilitasi komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan ). (terjemahan penulis)
Dewasa ini, media massa merupakan alat penting yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan pendapat,informasi,menghibur bahkan mempengaruhi orang untuk dapat se-iya se-kata dengan sang komunikator. Media massa menjadi alat untuk memperoleh apapun yang kita butuhkan guna menjadi masyarakat informasi,di mana informasi menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Dari segi pendidikan, media membantu manusia untuk mendapat kabar nasional dan internasional serta memperkaya khazanah keilmuan di berbagai bidang. Media juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan akan hiburan ketika kepenatan akan rutinitas hadir. salah satu fungsi media sebagai alat untuk mempengaruhi seakan klop dengan event pemilu 2009 yang sedang berlangsung. Semua caleg dan parpol menggunakan media sebagai alat untuk meraup suara terbanyak dari masyarakat pemilih. Berbagai iklan dan janji-janji kampanye bermunculan,entah di media cetak ataupun elektronik. Para celeg pun berharap dengan fungsi media tersebut dapat memuluskan langkah mereka menuju kursi kekuasaan.
Masih segar dalam ingatan pemberitaan media tentang terdzaliminya SBY oleh megawati sebelum pemilu 2004. Dengan gencarnya pemberitaan di media,masyarakat pun menaruh simpati terhadap SBY,sehingga persentase keterpilihan SBY saat itu bisa jadi karena rasa simpati tersebut,di samping pencitraan figur seorang SBY yang mengusung slogan “bersama kita bisa”.
Tingkat elektabilitas peserta pemilu 2009
Pemberitaan “kans” masing-masing peserta pemilu kian gencar di media,terutama untuk peluang capres 2009. Sampai saat ini,media hanya concern terhadap tiga capres, yaitu SBY, Megawati dan JK. Sementara Golkar masih memperbincangkan peluang capres yang akan diusung selain JK, SBY dan Megawati kian gencar “adu keberhasilan dan kekurangan” masing-masing.
Namun demikian,banyak media memberitakan bahwa tingkat elektabilitas SBY selalu lebih unggul di atas capres lainnya dalam tiap survey yang diadakan. Seperti yang diberitakan dalam Koran Jurnal Nasional (27/03/09), pada survey terbaru LSN (Lembaga survey nasional) , menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan SBY adalah 45,1%. Persentase ini sangat jauh dibanding Megawati serta capres lain.
Persentase yang didapat SBY bisa disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang memandang banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan SBY. Jika kita melihat ritme politik yang ada saat ini,jelas bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan seorang figur yang dapat memperlihatkan usaha guna memajukan rakyat dan bangsa Indonesia.Selain figur yang selalu aware terhadap persoalan bangsa Indonesia,pencitraan tokoh politik pun masih menjadi alasan kenapa seorang capres dapat terpilih.
Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan Megawati yang menolak dengan tegas pemberian BLT, kerap muncul di media massa. Mega beranggapan bahwa BLT mengajarkan masyarakat untuk bermental pengemis. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Mega yang seakan tidak pro rakyat. Selang beberapa hari setelah itu, mega pun mengoreksi ucapannya dan bermaksud untuk mengawasi jalannya BLT. Jika kita lihat, langkah inimerupakan usaha Mega untuk memperbaiki citranya yang sempat tercoreng. Rakyat Merdeka(29/03/09) memberitakan bahwa tingkat elektabilitas Megawati hanya mentok di angka 20%. Hasil survey terbaru menunjukkan bahwa Mega mendapat 15,3% jauh tertinggal oleh SBY dengan 41,1% suara publik. Ada tiga hal yang dapat kita cermati dari persentase elektabilitas Megawati sebagai capres dari PDIP yang “katanya” hanya akan mendapatkan 20% suara.
Pertama, Strategi Kampanye; Sebuah kampanye membutuhkan strategi komunikasi yang jitu. Strategi merupakan perencanaan(planning) dan manajemen(management) untuk mencapai suatu tujuan (Onong Uchjana, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi,2003,hal 299). Megawati melakukan perencanaan yang salah ketika selalu menyalahkan dan mnyudutkan kebijakan pemerintah yang ada. Bahkan ketika Mega menyalahkan pemberian BLT, itu menunjukkan bahwa strategi kampanye yang ada tidak berjalan dengan baik.
Tim kreatif kampanye beserta mega harus menyadari bahwa masyarakat kita semakin pintar dan tidak ada gunanya saling menyalahkan dalam kampnye tanpa diiringi dengan penyelesaian yang cermat.
Kedua, Kepercayaan terhadap kharisma anak proklamator; Tampaknya figur Bung karno di balik nama Megawati tak mampu membuat masyarakat menumpukan kepercayaannya terhadap sosok Megawati. Hal ini bisa jadi karena track record yang dimiliki Mega selama menjadi presiden. Berbagai permasalahan bangsa,semisal penjualan aset Negara mewarnai perjalanan Mega selama memimpin. Bagaimanapun dengan kesadaran untuk meraih negara demokrasi yang sebenar-benarnya, rakyat tidak dapat menyamakan kualitas kepemimpinan Mega dengan sang ayah,Soekarno.
Ketiga, Slogan sembako murah; Salah satu slogan yang kita kenal dalam kampanye Mega adalah “sembako murah”, di samping lapangan pekerjaan yang luas. Jika kita amati, nampaknya kata-kata sembako murah adalah suatu hal yang dapat “meninabobokan” rakyat Indonesia. Dalam krisis ekonomi global saat ini, jangan ada suatu janji bahwa sembako dapat dibeli secara murah, yang penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat,sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mudah-mudahan saja,siapapun presiden yang terpilih dapat memahami bahwa pemilu 2009 bukanlah ajang persaingan mulut dan janji-janji,namun merupakan pendidikan politik untuk rakyat Indonesia.
Menagih Janji Capres Cawapres SBY-Boediono Pasca Pilpres 2009
Pihak KPU telah mengumumkan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2009-2014 . Seiring usainya perhelatan pesta demokrasi, satu hal penting yang harus kita ingat dan menjadi hak kita, yaitu pemenuhan janji politik pasangan capres cawapres pemilu 2009. Dalam hal ini, pasangan SBY-Boediono adalah pasangan yang keluar sebagai pemenang dalam pilpres 2009 tanpa ada putaran kedua. Janji yang terucap tidak sekedar kata-kata di mulut. Namun, lebih dari itu, janji adalah pertanda bahwa “sang empunya” janji dapat bertanggung jawab akan apa yang telah dijanjikan. Toto Suparto dalam tulisannya menyebutkan, “manusia tidak bisa dipercaya untuk memegang janji tanpa ada kekuatan eksternal” (filsuf Thomas Hobbes). Kekuatan eksternal yang dimaksud dapat berupa penagihan dari seluruh elemen masyarakat.
Salah satu janji yang menarik untuk dikaji adalah sektor pendidikan. Selaku bangsa Indonesia, kita tidak bisa memungkiri bahwa isu pendidikan menjadi isu penting dalam taraf peningkatan kualitas bangsa. Pendidikan menjadi kunci sebuah bangsa untuk dapat berkompetisi di era globalisasi ini.
Dalam janji politiknya, pada debat cawapres 23 juni 2009, Boediono mengatakan, ada 3 tatanan penting yang perlu diisi. Pertama, strategi substansi ke depan, delivery system, guru dan sekolahnya. Kedua, jumlah anggaran itu cukup di banding sektor lain dan masalah ketiga adalah sistem. Akses penting, tapi kualitas juga (Koran Sinar Harapan,25/06/09). Melihat kondisi riil berbagai permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Maka janji politik dalam peningkatan anggaran serta kualitas pengajaran butuh direalisasikan dengan segera. Tiga hal yang patut kita amati dari 3 poin di atas adalah:
Pertama, peningkatan kualitas guru dan sekolahan.Sebagai tenaga pendidik dan pengajar,guru memegang peranan penting. Kualitas pemahaman serta tingkat keilmuan guru harus ditingkatkan tiap tahunnya. Perlu ada pemenuhan batasan minimal pendidikan S1 bagi guru dengan bantuan pemerintahan serta pelatihan-pelatihan yang menopang pada bidangnya secara berkesinambungan. Guru juga perlu mendapatkan kesejahteraan yang layak. Bagaimana bisa gaji seorang pengajar yang mendedikasikan ilmu dan dirinya untuk pengembangan masyarakat bisa lebih kecil dibanding sektor lain. Dalam hal ini, perlu ada pemahaman,betapa penting dan berharganya sebuah pendidikan serta ilmu.
Kedua, jumlah anggaran untuk sektor pendidikan. Kebijakan 20% dari dana APBN untuk sektor pendidikan, di rasa belum cukup. Presiden dan wapres terpilih harus menaikkan anggaran menjadi 25% yang berbasis peningkatan anggaran untuk research para tenaga pengajar. Untuk membangun sebuah negara yang berkualitas dan maju di bidang pendidikan, anggaran untuk sebuah penelitian dan pelatihan sangat penting. Dengan dana tersebut, warga semakin terpacu untuk belajar karena tersedianya dana yang mencukupi dari pemerintah dalam sektor pendidikan.
Ketiga, sistem pendidikan. Dalam hal ini, kita dapat menyoroti, bagaimana sistem pengajaran yang diberlakukan bagi tiap siswa. Sistem pengajaran dengan cara hanya menghafal masih banyak ditemukan di tiap sekolah. Tidak ada yang salah dengan sistem ini, namun, kita perlu meningkatkan analisa anak dengan sistem
'explanation'. Dengan sistem tersebut, anak akan terbiasa mengamati, menelaah dan menjelaskan kembali apa yang mereka pelajari.
Semoga janji yang diucap disertai dengan kesungguhan dalam bertindak, sehingga figur para pemimpin negeri ini benar-benar bercermin dari Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat terpuji, shiddiq ( jujur), amanah ( terpercaya), tabligh (menyampaikan), fatonah (cerdas).
KPU dan Pemilu 2009
Kisruh pemilu yang mendera seluruh provinsi,kabupaten dan kota di Indonesia membuktikan bahwa KPU harus terus berbenah dalam penyelenggaraan demokrasi. Permasalahan DPT ganda, tingginya angka golput hingga permasalahan SK KPU akan keabsahan surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan(dapil) merupakan bagian dari kritikan yang terus bergulir dalam pemilu 2009. Sebagai penyelenggara pemilu,KPU mempunyai otoritas untuk membuat sebuah kebijakan. Sesuai dengan UU no 10 tahun 2008 tentang pemlihan anggota DPR,DPD dan DPRD tanggung jawab pemutakhiran pemilih sampai dengan penetapan DPT berada di tangan KPU. Dalam menyikapi wewenang tersebut, KPU dapat melakukan beberapa langkah dalam menyikapi permasalahn DPT.
Pertama, semestinya kartu tanda penduduk(KTP) dapat menjadi alat ganti bagi warga yang tidak tercantum dalam DPT. Kartu tanda Penduduk(KTP) adalah identitas warga negara Indonesia yang sah,sehingga dapat diartikan bahwa ia adalah benar warga daerah tersebut. Hal ini juga dapat meminimalisir angka golput,karena tak jarang warga yang tidak memilih,beralasan namanya tidak tercantum dalam DPT.
Kedua, penggalakkan massif melalui berbagai macam media massa,cetak dan elektronik dalam menginformasikan perbaikan DPT,terlebih menjelang pilpres bulan juli mendatang. Spanduk atau selebaran di rasa kurang dalam mensosialisasikan perbaikan dan pendaftaran ulang pemilih dalam mendapatkan hak pilihnya.
Ketiga, KPU sebaiknya mempererat kerjasama dengan elemen pemerintah ataupun panwaslu dalam mempersiapkan DPT untuk pilpres 2009. Perbedaan pendapat yang ada harus diminimalisir guna mencapai sebauh kerjasama yang baik. Sebuah organisasi akan terorganisir dengan baik atas dasar kerjasama antara kepala dan tubuh. Demikian halnya dengan pesta demokrasi 2009. KPU sebagai kepala penyelenggara harus bisa memainkan peran dan amanah yang diberikan oleh segenap masyarakat Indonesia.Pun ada dukungan yang baik dari warga negara. Pemilu 2009 yang terbilang unik dalam sistem pelaksanaanya,adalah milik seluruh elemen bangsa Indonesia,mulai sektor pemerintahan,penyelenggara pemilu hingga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama mencapai arah demokrasi yang baik bagi Indonesia.
PDIP Koalisi dengan Demokrat?
Oposisi yang banyak di pahami oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Kata oposisi dalam kamus ilmiah berarti “golongan pelawan; perlawanan; pertentangan.” Banyak masyarakat Indonesia yang berasumsi bahwa ketika sebuah partai menjadi partai oposisi, maka ia akan menentang segala kebijakan pemerintah. Sehingga, tidak banyak partai yang memikirkan dan konsisten untuk menjadi pihak oposisi, di samping kerugian tidak akan mendapat “jatah” kekuasaan dalam pemerintahan.
Sedangkan kata koalisi dalam kamus ilmiah berarti “kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama”. Sebuah partai mempertimbangkan kesamaan visi dan misi antara satu dengan yang lain untuk mencapai kata koalisi. Kesepakatan berkoalisi pun acapkali di bumbui oleh kesepakatan pembagian kekuasaan. Dalam pemilu Juli 2009, 23 partai merapat ke barisan SBY dan PD. Nampaknya, SBY dan PD memang masih menjadi magnet yang kuat bagi partai lain untuk mendapat porsi kekuasaan yang menjanjikan.
Sementara itu, empat partai yang menjadi rival SBY dan PD di pemilu 2009, yaitu Hanura, Gerindra, PDIP dan Golkar, otomatis memilih jalan untuk menjadi oposan pada pemilu kali ini. Menarik untuk diamati adalah perpecahan pendapat dalam tubuh Golkar setelah kekalahan JK. Sebagian kader partai menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari pemerintah, namun sebagian lainnya menilai bahwa Golkar harus menerima konsekwensi dari kekalahan dan belajar untuk menjadi pihak oposisi.
Lalu, bagaimana dengan PDIP? Partai yang berpengalaman menjadi oposan ini nampaknya mulai “tidak betah” untuk menjalankan tradisinya. Isu yang beredar bahwa PDIP akan berkoalisi dengan PD sangat kontras dengan apa yang diungkapkan oleh Panda Nababan dari PDIP pada diskusi politik di CDCC Menteng,23/07/09, bahwa sesuai rapat bersama, PDIP menginginkan dan bersikap oposisi. Isu koalisi ini pun ditanggapi oleh Burhanuddin Muhtadi dalam Suara Anda di Metro TV,18/08/09. Ia mengatakan, munculnya kata koalisi kemungkinan di karenakan bahwa pemilu 2014 akan menjadi pasar bebas dengan wajah-wajah baru. Sehingga, pihak yang tergabung dalam pemerintahan, akan lebih mudah untutk berkompetisi pada pemilu 2014.
Pemilu 2014 memang di yakini akan menjadi pemilu yang menarik, hal ini di sebabkan wajah-wajah lama sang politisi akan mulai tergantikan dengan wajah-wajah baru. Prabowo Subianto di yakini akan maju bersama PDIP dalam bursa capres cawapres pemilu 2014. Jika memang rencana tersebut adalah sesuatu yang pasti, maka PDIP harus mencari jalan dari sekarang untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya, dan kemungkinan, berkoalisi dengan PD adalah salah satu jalan tersebut. Apapun faktor yang menjadikan isu ini merebak, tidak lain adalah karena faktor “meraih kekuassaan”.
Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan sebagai berikut; Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau sekelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. (Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,hal.60)
Hal yang dapat dipertanyakan dalam isu ini adalah, bagaimana dengan alat kontrol pemerintahan?. Dua partai yang tersisa, yaitu Hanura dan Gerindra dinilai belum kuat untuk menjalankan fungsi oposisi sebagai alat kontrol pemerintah jika PDIP dan Golkar sama-sama melirik untuk berkoalisi denga PD di pemerintahan. Lepas dari hal itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memahami bahwa menjadi oposan bukan berarti menjadi pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Menjadi oposisi pun harus mendukung segala kebijakan pemerintah yang menyejahterakan rakyat serta menjadi penyeimbang pemerintah untuk menjalankan check and balance ketika kebijakan pemerintah mulai tidak mementingkan rakyat.
Lepas dari isu koalisi PDIP dengan PD, menjadi pihak apapun sebuah partai, baik oposisi atau koalisi, diharapkan dapat menjalankan fungsi nya masing-masing sebagai pengambil dan pengontrol kebijakan. Dengan demikian, masing-masing pihak akan menjadi pihak yang terhormat karena memposisikan diri sebagai wakil rakyat yang benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat tanpa di sertai kehausan kekuasaan. Semoga.
Minggu, 14 Juni 2009
Jilbab dan Pilpres 2009
Adalah pasangan JK-Wiranto yang mempunyai istri seorang wanita berjilbab, yaitu Ibu Mufidah Kalla dan Ibu Uga Wiranto. Dalam kesehariannya,mereka memang selalu menggunakan jilbab. Namun, dibalik isu jilbab ini, muncul sebuah pertanyaan besar, apakah jilbab harus turut serta dipolitisasi sebagai isu kampanye dalam meraih simpati dan dukungan masyarakat serta instansi atau ormas tertentu?.
Hakikat berjilbab
Dalam Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 59 disebutkan, “Hai Nabi,katakanlah kepada istri-istrimu,anak-anak perempuanmu dan istri orang mu’min. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Subhanallah…betapa Islam sangat mulia karena telah menuntun dan sangat memperhatikan kaum perempuan guna menghindarkan mereka (perempuan) dari gangguan. Dengan berjilbab, perempuan akan terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Berjilbab pun sebagai pengingat atas segala perbuatan yang akan dan telah kita laksanakan.
Berjilbab tidaklah menghalangi karier seorang perempuan. Di Indonesia, sebuah Rumah Sakit di Bekasi melarang pegawainya menggunakan jilbab. Demi mempertahankan dirinya,sang pegawai pun rela meninggalkan pekerjaannya. Banyak pihak yang mengecam kebijakan manajemen rumah sakit tersebut(Republika/31/05/09).
Dalam agama Islam,menutup seluruh aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan adalah wajib jika sudah baligh. Namun, perlu kita sadari, tidak ada sebuah keterpaksaan. Kesadaran untuk berjilbab harus keluar dari diri sendiri. Tidak elok jika bejilbab dengan sebuah keterpaksaan, terlebih jika berjilbab dijadikan sebagai upaya untuk menarik simpati publik dalam pemilu 2009. Wallahu a’lam bisshowaab.
Jilbab sebagai isu kampanye pilpres 2009
Gaung pelaksanaan pilpres 2009 makin dekat. Deklarasi kampanye damai yang diundur menjadi 10 juni 2009 pun tinggal menghitung hari. Kampanye pilpres yang tehitung dari tanggal 2 juni-4 juli 2009 pun mulai dipersiapkan. Berbagai pihak, baik KPU sebagai penyelenggara pemilu serta peserta pemilu termasuk tim sukses 3 pasangan capres cawapres, mulai bersiap untuk menarik dukungan juga simpati publik.
Isu jilbab yang berkembang akhir-akhir ini, menjadi sebuah isu yang dapat mempengaruhi masyarakat guna mengambil keputusan dalam memilih pasangan capres cawapres tertentu. Isu jilbab yang mendapat bantahan dari JK ini mulai berkembang di masyarakat dan menimbulkan opini tertentu.
Dalam kancah politik, pengaruh adalah tipe kekuasaan yang jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. (Dasar-dasar Ilmu Politik, Miriam Budiarjo,hal67)
Guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat Indonesia, para peserta pemilu diharapkan tidak membangun isu politik yang menyinggung agama, apalagi mempolitisasi sebuah agama. Agama dan politik adalah sebuah kesatuan yang ada, karena eksistensi agama dapat mengcounter perilaku negatif dalam berpolitik. Namun demikian, bukan berarti politisasi agama diperbolehkan. Isu jilbab yang menyeruak adalah bentuk politisasi agama dalam meraih simpati masyarakat.
Oleh karena itu, dalam membangun Negara demokrasi yang menghormati ajaran sebuah agama, seyogyanya isu jilbab tidak dikaitkan dan tidak diluncurkan sebagai isu yang mengangkat salah satu pasangan capres cawapres tertentu dan menyindir pasangan lain. Marilah kita berbenah dalam pelaksanaan pilpres 2009 dan berkompetisi secara sehat, tanpa mengesampingkan etika dalam berpolitik.
Jilbab dan Pilpres 2009
Adalah pasangan JK-Wiranto yang mempunyai istri seorang wanita berjilbab, yaitu Ibu Mufidah Kalla dan Ibu Uga Wiranto. Dalam kesehariannya,mereka memang selalu menggunakan jilbab. Namun, dibalik isu jilbab ini, muncul sebuah pertanyaan besar, apakah jilbab harus turut serta dipolitisasi sebagai isu kampanye dalam meraih simpati dan dukungan masyarakat serta instansi atau ormas tertentu?.
Hakikat berjilbab
Dalam Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 59 disebutkan, “Hai Nabi,katakanlah kepada istri-istrimu,anak-anak perempuanmu dan istri orang mu’min. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Subhanallah…betapa Islam sangat mulia karena telah menuntun dan sangat memperhatikan kaum perempuan guna menghindarkan mereka (perempuan) dari gangguan. Dengan berjilbab, perempuan akan terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Berjilbab pun sebagai pengingat atas segala perbuatan yang akan dan telah kita laksanakan.
Berjilbab tidaklah menghalangi karier seorang perempuan. Di Indonesia, sebuah Rumah Sakit di Bekasi melarang pegawainya menggunakan jilbab. Demi mempertahankan dirinya,sang pegawai pun rela meninggalkan pekerjaannya. Banyak pihak yang mengecam kebijakan manajemen rumah sakit tersebut(Republika/31/05/09).
Dalam agama Islam,menutup seluruh aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan adalah wajib jika sudah baligh. Namun, perlu kita sadari, tidak ada sebuah keterpaksaan. Kesadaran untuk berjilbab harus keluar dari diri sendiri. Tidak elok jika bejilbab dengan sebuah keterpaksaan, terlebih jika berjilbab dijadikan sebagai upaya untuk menarik simpati publik dalam pemilu 2009. Wallahu a’lam bisshowaab.
Jilbab sebagai isu kampanye pilpres 2009
Gaung pelaksanaan pilpres 2009 makin dekat. Deklarasi kampanye damai yang diundur menjadi 10 juni 2009 pun tinggal menghitung hari. Kampanye pilpres yang tehitung dari tanggal 2 juni-4 juli 2009 pun mulai dipersiapkan. Berbagai pihak, baik KPU sebagai penyelenggara pemilu serta peserta pemilu termasuk tim sukses 3 pasangan capres cawapres, mulai bersiap untuk menarik dukungan juga simpati publik.
Isu jilbab yang berkembang akhir-akhir ini, menjadi sebuah isu yang dapat mempengaruhi masyarakat guna mengambil keputusan dalam memilih pasangan capres cawapres tertentu. Isu jilbab yang mendapat bantahan dari JK ini mulai berkembang di masyarakat dan menimbulkan opini tertentu.
Dalam kancah politik, pengaruh adalah tipe kekuasaan yang jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. (Dasar-dasar Ilmu Politik, Miriam Budiarjo,hal67)
Guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat Indonesia, para peserta pemilu diharapkan tidak membangun isu politik yang menyinggung agama, apalagi mempolitisasi sebuah agama. Agama dan politik adalah sebuah kesatuan yang ada, karena eksistensi agama dapat mengcounter perilaku negatif dalam berpolitik. Namun demikian, bukan berarti politisasi agama diperbolehkan. Isu jilbab yang menyeruak adalah bentuk politisasi agama dalam meraih simpati masyarakat.
Oleh karena itu, dalam membangun Negara demokrasi yang menghormati ajaran sebuah agama, seyogyanya isu jilbab tidak dikaitkan dan tidak diluncurkan sebagai isu yang mengangkat salah satu pasangan capres cawapres tertentu dan menyindir pasangan lain. Marilah kita berbenah dalam pelaksanaan pilpres 2009 dan berkompetisi secara sehat, tanpa mengesampingkan etika dalam berpolitik.
Menuju Pencapaian Akhlak Terpuji
Dalam kehidupan ini, akhlak adalah cerminan pribadi seseorang. Manusia mempunyai hati dan pikiran dalam membentuk akhlak, yang akan bermuara pada dua macam akhlak,yaitu akhlak yang terpuji (akhlakul karimah) atau akhlak yang tercela (akhlakul madzmumah). Akhlak yang terpuji akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan di dunia serta akhirat kelak. Sebaliknya,akhlakul madzmumah akan membawa kita menuju ketidakbahagiaan, baik di dunia maupun akhirat.
Dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan sesama muslim lainnya,akhlakul karimah senantiasa di nanti. Tiap orang menjadi bahagia serta lapang dada ketika berjumpa dengan sesama saudaranya yang mempunyai akhlak terpuji. Dengan akhlak terpuji, jalinan persaudaraan akan lebih erat dan mengedepankan toleransi antar sesama. Lantas, bagaimanakah kriteria akhlak yang terpuji?
Said Bin Hisyam berkata, “Aku datang menemui Aisyah ra, lalu aku bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah SAW.” Maka Aisyah menjawab, “Tidakkah engkau membaca Al-Qur’an? Aku menjawab,”ya”. Aisyah berkata,”Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur’an”.
Maka, marilah kita menjadikan Al-Qur’an sebagai panutan dalam membentuk akhlak menuju pribadi yang menyenangkan serta mendatangkan kebaikan.
Firman Allah Ta’ala: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS.Al-A’raf:199).
Pengucapan kata maaf adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tidak sedikit manusia yang merasa bahwa dirinya benar dan enggan untuk memberi atau mengucap maaf.
Ahlak yang terpuji mendatangkan kebaikan dalam tiap hal. Dengan akhlak yang baik, kita dapat menjadi pribadi pemaaf yang melakukan segala sesuatu dengan bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits.
Allah telah memberikan tuntunan bagi seluruh hambaNya dalam melaksanakan kehidupan ini melalui Al-Qur’an. Barang siapa yang mengikuti tuntunanNya maka akan selamat dalam mengarungi berbagai permasalahan dan ujian di dunia.
Pentingnya menjaga akhlak, seperti perumpamaan wanita cantik dan lelaki rupawan yang pintar, namun tidak berakhlak. Keadaan tersebut sama hal nya dengan wanita cantik dan lelaki rupawan tanpa sehelai pakaian,maka akan senantiasa terlihat tidak indah.
Dalam kancah politik saat ini, keberadaan serta pencapaian akhlak terpuji sangat diharapkan banyak pihak, serta dihargai oleh tiap elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan, dengan akhlak terpuji, segala tindak tanduk kita tidak akan mendatangkan kerugian, bahkan sebaliknya, akan mendatangkan kebaikan. Namun, bukan berarti alasan membentuk akhlak terpuji adalah karena ingin mendapat simpati dari banyak orang, naudzubillah.
Dalam berkompetisi meraih kemenangan, jangan ada sindiran yang merugikan banyak pihak atau bahkan menyakiti pihak tertentu. Bersainglah dengan akhlak yang terpuji, karena dengan itu, persaingan secara sehat akan terwujud. Marilah kita mencontoh pribadi Rasulullah SAW yang tidak pernah memaki seorang mu’min, melainkan makian itu menjadi tebusan dan rahmat baginya.
Di Balik Makna Silaturahmi
Islam telah menganjurkan kepada kita sebagai kaum muslimin dan muslimat untuk menjaga silaturahmi antar sesama. Dengan silaturahmi, persaudaraan pun makin erat. Ketika kita bersilaturahmi, berbagai hal dapat dibagi antar sesama. Mulai dari pertukaran pendapat hingga informasi, maka peluang untuk menjemput rezeki Allah pun semakin terbuka. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah, bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki.
Silaturahmi adalah hal yang mudah diucap,namun sulit untuk dilakukan. Ketika niat untuk bersilaturahmi menuju rumah saudara mu’min tercetus,berbagai halangan serta godaan menghampiri.
Rasa enggan, malas hingga bisikan syaithan pun berdatangan, karena syaithan pernah berjanji bahwa mereka akan mengganggu keturunan Nabi Adam,hingga manusia tidak akan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena itu, ketika niat sudah tertancap untuk melakukan silaturahmi,maka segerakanlah. Batasan serta pengertian silaturahmi pun tidak terhenti sebatas mengunjungi rumah saudara muslim dan muslimat. Berbagai cara dapat mempererat silaturahmi kita, seperti menggunakan perangkat teknologi komunikasi. Namun, mengunjungi rumah saudara lebih afdhal ketimbang perangkat teknologi komunikasi. Karena, begitu kita melangkah untuk silaturahmi,maka para malaikat pun mencatat niat serta amal baik kita.
Seorang muslim bagi muslim lainnya diumpamakan seperti tali yang mengikat satu sama lain. Karena itu, marilah kita menjaga tali tersebut agar tetap erat, sehingga umat Islam dapat bersatu dan kuat dalam menghadapi berbagai gangguan serta ujian.
Silaturahmi dapat menguatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan silaturahmi, rasa pesaudaraan semakin terpupuk dan membangun kepedulian terhadap sesama. ‘Auf bin Malik memberikan landasan penting dalam meneguhkan prinsip-prinsip persaudaraan dalam agama dan akidah Islam. Landasan tersebut yakni, “seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari dan “tidak boleh bernazar untuk memutuskan persaudaraan”.
Subhanallah, betapa Islam sangat mengagungkan hubungan persaudaraan antar sesama melalui jalinan tali silaturahmi. Dalam QS ‘Ali Imran ayat 103 disebutkan, “ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara…..”
Ayat tersebut menerangkan bagaimana Allah memberikan ni’mat atas umat Muslim yang bersatu dalam ikatan tali persaudaraan melalui agama yang di ridhoi Allah,Islam. Karena itu, betapapun banyaknya kendala yang datang ketika kita akan bersilaturahmi, namun dengan niat yang tulus, Insya Allah langkah untuk bersilaturahmi menuju ridho Allah akan semakin dimudahkan,Amin Ya Rabbal ‘alamin.
Selasa, 19 Mei 2009
Meneropong Politik Selebritas
“Kekuasaan Memang Menggiurkan”, itulah realita yang terjadi dalam Pemilu 2009.Angin Surga sebuah kedudukan dan jabatan dapat membuat oang tergiur,tanpa terkecuali kalangan selebritas Indonesia. Banyak diantara mereka yang rela meninggalkan dunia keartisan mereka demi meraih kursi di DPR. Berbagai pertanyaan dan keraguan pun muncul, dapatkah mereka mengemban tanggung jawab sebagai wakil rakyat dengan pengalaman yang masih sangat “hijau”?
Fenomena artis yang menapaki dunia politik dalam pemilu 2009-2014 sudah banyak kita dengar. Sebagian dari mereka bahkan masih sangat “hijau” dalam kancah politik. Hal ini menggambarkan dan semakin memperjelas bahwa dunia politik memeng menarik untuk diselami, temasuk bagi kalangan selebritas.
Beberapa nama yang sudah familiar di telinga kita pun bermunculan dan sukses menduduki kursi kekuasaan di DPR. Diantaranya, Nurul Aifin dan Tantowi Yahya dari Golkar, Primus Yustisio dari PAN, Vena Melinda dan Inggrid Kansil dari Demokrat, Rieke Dyah dari PDIP serta Rachel Maryam dari Gerindra.(Majalah Gatra/20/5/09). Maraknya artis yang terjun ke dunia politik,menjadi sebuah pertanyaan bagi mesin partai politik yang ada. Apakah mesin partai politik tersebut berjalan dalam memberikan bekal serta pelajaran bagi kader-kader mereka, atau hanya alat guna menarik perhatian dan suara rakyat agar memilih.
Berbagai pendapat positif dan negatif pun mengiringi kiprah mereka dalam meraih kursi menjadi anggota dewan. Menurut hemat penulis, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam masuknya bursa artis ke gedung DPR masa bakti 2009-2014.
Kelebihan itu antara lain:
Pertama, Mempunyai sense of belonging terhadap tanggung jawab yang ada. Sebagai publik figur, artis merasa bahwa seluuruh masyarakat melihat dan memantau kiprah dan kinerja mereka di DPR. Dengan demikian, artis akan berupaya untuk menyampaikan kebutuhan rakyat sebaik mungkin.
Kedua, Lebih memahami kondisi rakyat, Sebagai anggota dewan yang berangkat dari masyarakat biasa pada umumnya, kalangan selebritas di nilai lebih dapat memahami keadaan rakyat yang sesungguhnya. Hal ini dapat menjadi ladang perjuangan dalam tugas mereka kelak.
Selain kelebihan di atas, kalangan selebritas pun punya beberapa kekurangan, antara lain,
Pertama, Kiprah politik artis masih hijau. Atas hal itu, ada kekahwatiran tertentu,bahwa suara mereka akan terkalahkan oleh anggota dewan lainnya dalam merepesentasikan kepentingan rakyat.
Kedua, Mudah dipengaruhi. Banyak diantara artis,yang mengaku bahwa mereka masih belajar menyelami dunia politik. Politik tidak pernah mengenal warna,segalanya dapat berubah dengan cepat.Hal ini menjadi sasaran empuk pihak –pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.
Atas beberapa alasan di atas, masyarakat Indonesia masih menunggu kepastian dari misi dan visi para selebritas yang menyatakan ingin membantu rakyat banyak, dengan kebijakan yang pro kerakyatan.
Sebuah kesempatan patut kita berikan disertai dengan saran dan dan teguran yang membangun begitu mereka lengah. Seorang pemimpin dan pemegang kekuasaan seyogyanya dapat meneladani empat sifat Nabi Muhammad SAW, Amanah (terpercaya),yang berarti seorang pemimpin harus menjaga kepecayaan rakyat banyak. Sidiq (jujur), yang dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kejujuran,terlebih dalam menyikapi permasalah bangsa. Tabligh (menyampaikan), bahwa seorang pemimpin harus merepesentasikan kebutuhan rakyat, berpihak pada rakyat guna mencapai kehidupan makmur. Fatonah (cerdas), seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan dan kearifan dalam memimpin dan memegang tampuk kekuasaan.
Jika elemen tersebut terpenuhi, baik dari kalangan politisi ataupun selebritas yang mempunyai kesempatan memegang kekuasaan, bangsa Indonesia akan maju karena mempunyai pemimpin atau pemegang kekuasaan yang bijaksana dalam menyikapi persoalan bangsa. Tentunya sinergi antara pemimpin dan masyarakat pun dibutuhkan guna membangun soliditas yang kuat bag kemajuan bangsa Indonesia.
Kamis, 02 April 2009
Media Massa dan Tingkat Elektabilitas Peserta Pemilu 2009
Pemilu 2009 yang sedang berlangsung merupakan pemilu yg “unik” karena menerapkan suara terbanyak dalam pengumpulan suara dari peserta pemilu. Dengan peraturan tersebut,banyak caleg yang berusaha mengumpulkan suara sebanyak mungkin dan memasang iklan-iklan parpol seperti baliho dan spanduk. Berbagai fenomena menarik dari pelaksanaan pemilu 2009 tak luput dari pemberitaan media massa,dan tak jarang kita temukan keberpihakan media terhadap salah satu partai politik. Tulisan ini ingin mengangkat pendapat Napoleon tentang salah satu fungsi dari media massa,yaitu “fungsi mempengaruhi”,Napoleon pada masa jayanya pernah berkata bahwa “ia lebih takut kepada empat surat kabar daripada seratus serdadu dengan sangkar terhunus.” (onong uchjana,ilmu,teori dan filsafat komunikasi,2003).
Pengaruh media massa
The word media is the plural of medium.It;s derived from the latin word medius,which means “middle”. The communication media are the different technogical processes that facilitate communicatiom between the sender of a massage and the receiver of that massage. (Media Society, David Croteau, 1987,hal 7)
( Kata media adalah jamak dari medium. Kata tersebut berasal dari kata latin,medius, yang berarti “tengah”. Komunikasi media adalah proses teknologi yang berbeda yang memfasilitasi komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan ). (terjemahan penulis)
Dewasa ini, media massa merupakan alat penting yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan pendapat,informasi,menghibur bahkan mempengaruhi orang untuk dapat se-iya se-kata dengan sang komunikator. Media massa menjadi alat untuk memperoleh apapun yang kita butuhkan guna menjadi masyarakat informasi,di mana informasi menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Dari segi pendidikan, media membantu manusia untuk mendapat kabar nasional dan internasional serta memperkaya khazanah keilmuan di berbagai bidang. Media juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan akan hiburan ketika kepenatan akan rutinitas hadir. salah satu fungsi media sebagai alat untuk mempengaruhi seakan klop dengan event pemilu 2009 yang sedang berlangsung. Semua caleg dan parpol menggunakan media sebagai alat untuk meraup suara terbanyak dari masyarakat pemilih. Berbagai iklan dan janji-janji kampanye bermunculan,entah di media cetak ataupun elektronik. Para celeg pun berharap dengan fungsi media tersebut dapat memuluskan langkah mereka menuju kursi kekuasaan.
Masih segar dalam ingatan pemberitaan media tentang terdzaliminya SBY oleh megawati sebelum pemilu 2004. Dengan gencarnya pemberitaan di media,masyarakat pun menaruh simpati terhadap SBY,sehingga persentase keterpilihan SBY saat itu bisa jadi karena rasa simpati tersebut,di samping pencitraan figur seorang SBY yang mengusung slogan “bersama kita bisa”.
Tingkat elektabilitas peserta pemilu 2009
Pemberitaan “kans” masing-masing peserta pemilu kian gencar di media,terutama untuk peluang capres 2009. Sampai saat ini,media hanya concern terhadap tiga capres, yaitu SBY, Megawati dan JK. Sementara Golkar masih memperbincangkan peluang capres yang akan diusung selain JK, SBY dan Megawati kian gencar “adu keberhasilan dan kekurangan” masing-masing.
Namun demikian,banyak media memberitakan bahwa tingkat elektabilitas SBY selalu lebih unggul di atas capres lainnya dalam tiap survey yang diadakan. Seperti yang diberitakan dalam Koran Jurnal Nasional (27/03/09), pada survey terbaru LSN (Lembaga survey nasional) , menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan SBY adalah 45,1%. Persentase ini sangat jauh dibanding Megawati serta capres lain.
Persentase yang didapat SBY bisa disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang memandang banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan SBY. Jika kita melihat ritme politik yang ada saat ini,jelas bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan seorang figur yang dapat memperlihatkan usaha guna memajukan rakyat dan bangsa Indonesia.Selain figur yang selalu aware terhadap persoalan bangsa Indonesia,pencitraan tokoh politik pun masih menjadi alasan kenapa seorang capres dapat terpilih.
Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan Megawati yang menolak dengan tegas pemberian BLT, kerap muncul di media massa. Mega beranggapan bahwa BLT mengajarkan masyarakat untuk bermental pengemis. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Mega yang seakan tidak pro rakyat. Selang beberapa hari setelah itu, mega pun mengoreksi ucapannya dan bermaksud untuk mengawasi jalannya BLT. Jika kita lihat, langkah inimerupakan usaha Mega untuk memperbaiki citranya yang sempat tercoreng. Rakyat Merdeka(29/03/09) memberitakan bahwa tingkat elektabilitas Megawati hanya mentok di angka 20%. Hasil survey terbaru menunjukkan bahwa Mega mendapat 15,3% jauh tertinggal oleh SBY dengan 41,1% suara publik. Ada tiga hal yang dapat kita cermati dari persentase elektabilitas Megawati sebagai capres dari PDIP yang “katanya” hanya akan mendapatkan 20% suara.
Pertama, Strategi Kampanye; Sebuah kampanye membutuhkan strategi komunikasi yang jitu. Strategi merupakan perencanaan(planning) dan manajemen(management) untuk mencapai suatu tujuan (Onong Uchjana, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi,2003,hal 299). Megawati melakukan perencanaan yang salah ketika selalu menyalahkan dan mnyudutkan kebijakan pemerintah yang ada. Bahkan ketika Mega menyalahkan pemberian BLT, itu menunjukkan bahwa strategi kampanye yang ada tidak berjalan dengan baik.
Tim kreatif kampanye beserta mega harus menyadari bahwa masyarakat kita semakin pintar dan tidak ada gunanya saling menyalahkan dalam kampnye tanpa diiringi dengan penyelesaian yang cermat.
Kedua, Kepercayaan terhadap kharisma anak proklamator; Tampaknya figur Bung karno di balik nama Megawati tak mampu membuat masyarakat menumpukan kepercayaannya terhadap sosok Megawati. Hal ini bisa jadi karena track record yang dimiliki Mega selama menjadi presiden. Berbagai permasalahan bangsa,semisal penjualan aset Negara mewarnai perjalanan Mega selama memimpin. Bagaimanapun dengan kesadaran untuk meraih negara demokrasi yang sebenar-benarnya, rakyat tidak dapat menyamakan kualitas kepemimpinan Mega dengan sang ayah,Soekarno.
Ketiga, Slogan sembako murah; Salah satu slogan yang kita kenal dalam kampanye Mega adalah “sembako murah”, di samping lapangan pekerjaan yang luas. Jika kita amati, nampaknya kata-kata sembako murah adalah suatu hal yang dapat “meninabobokan” rakyat Indonesia. Dalam krisis ekonomi global saat ini, jangan ada suatu janji bahwa sembako dapat dibeli secara murah, yang penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat,sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mudah-mudahan saja,siapapun presiden yang terpilih dapat memahami bahwa pemilu 2009 bukanlah ajang persaingan mulut dan janji-janji,namun merupakan pendidikan politik untuk rakyat Indonesia.
Rabu, 11 Maret 2009
pelayanan prima Transjakarta Busway
fenomena "getek" di ibukota
Bukankah suatu bangsa/negara berfungsi untuk membuat kehidupan rakyatnya sejahtera. Sebagaimana tercantum di dalam UUD 45,tujuan negara RI adalah: “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa.dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi,dan keadilan sosial dengan berdasarkan keadilan:..........(pancasila, (lebih lanjut lihat Dasar-dasar Ilmu politik,Miriam Budiarjo,hal 55. Lebih lanjut Harold J Laski mengatakan bahwa tujuan negara adalah”menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal”(dasar-dasar ilmu politik,Miriam Budiarjo,hal.55.
Tujuan dan fungsi negara yang tertulis seakan kontras dengan realita bangsa yang banyak kita temukan diberbagai sudut daerah,terutama ibukota Jakarta sebagai “first lace which is known by whole world”. Salah satu fenomena yang saya temui adalah keberadaan “getek” di ibu kota Jakarta. Hati saya terusik dan tertarik untuk menulis tentang hal tersebut karena rasa heran yang menyelimuti. potret keberadaan getek di Jakarta menandakan bahwa pembangunan sarana publik semisal jembatan,halte,taman kota,transortasi dan sebagainya masih kurang dari kata baik,bahkan cukup. Bnayak pertanyaan muncul di diri,apa saja yang telah dilakukan pemerintah selama masa baktinya?sejauh mana pemerintah mengetahui kondisi warganya?.
Tentu saja,pembangunan jembatan di daerah sekitar Manggarai dan pasar Rumput tidak lebih banyak menghabiskan biaya ketimbang menghambur-hamburkan uang negara untuk menggaji anggota DPR yang “katanya” menjadi penyalur suara rakyat. Saya tergelitik ketika mendengar teman dari daerah Semarang yang untuk pertama kalinya datang ke Jakarta dan mengatakan “kok keadaan di ibu kota Jakarta gak lebih baik ya dari di daerah?”. Tersenyum malu saya mendengarnya,lantas apa yang dapat diunggulkan sebuah ibukota selain gedung-gedung yang menjulang tinggi?. pemerintah perlu melakukan beberapa langkah konkret untuk membentuk sarana publik yang nyaman bagi warga Jakarta. Sebagai contoh melakukan pembenahan fasilitas dibeberapa titik daerah yang membutuhkan, sehingga tidak lagi kita temui “getek-getek” lain yang sangat mungkin bertambah banyak di ibukota.
Kita harus ingat, bahwa pembngaunan sarana publik adalah salah satu cerminan usaha suatu bangsa dalam menyejahterakan warganya.
Senin, 23 Februari 2009
Realita Bangsa
“Dengan Membaca,orang akan menguasai banyak hal”,kira-kira itulah gambaran yang pas untuk melukiskan bagaimana pentingnya budaya baca untuk di galakkan. Mari kita renungkan,berapa banyak buku yang telah kita baca tiap harinya? Apakah kita dapat menghabiskan satu buku dalam sehari?
Ketertinggalan budaya baca bangsa kita,harus kita benahi dari sekarang. Banyak hal kecil yang dapat kita lakukan,contohnya ketika kita sedang menaiki transjakarta busway. Ketika saya amati lebih dalam, ternyata hampir seluruh penumpang transjakarta yang mendapat kursi dan pergi pagi hari menuju kantor, asyik dengan dunia mimpi masing-masing. Mungkinkah mereka terlena dengan musik juga AC yang sejuk atau merupakan sebuah kebiasaan?.
Hal ini saya amati karena kebetulan saya selalu berdiri setiap berangkat dan jarang mendapat kursi. Mungkinkah saya akan melakukan hal seperti itu juga ketika mendapat kursi?jawabnya adalah mungkin,karena hal yang membudaya,semakin sering dilakukan,semakin banyak orang mengikuti. Realita semacam ini penting dan menarik untuk kita bicarakan,hal tersebut berkaitan erat dengan semangat membaca diri kita. Budaya baca bangsa harus kita tingkatkan,karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mengetahui banyak hal dan mempunyai pengetahuan luas sehingga dapat bersaing di era globalisasi. Hal diatas,sangat mungkin terjadi di seluruh bagian negara Indonesia dan Jakarta hanyalah contoh kecil.
Marilah kita renungkan bersama, “berapa buku yang telah saya baca hari ini?”
hakikat kehidupan
Apapun pilihan atau jawaban kita,yakinlah bahwa selalu ada kesempatan untuk membuat hidup kita lebih berarti.
“sukses bukanlah kunci kebahagiaan,kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda Lakukan,Anda akan mendapatkan kesuksesan itu” (Herman Cain,penulis AS dan Pebisnis)
Jumat, 30 Januari 2009
Fenomena kemiskinan di Indonesia
“Kemiskinan seakan enggan beranjak dari mayoritas penduduk Indonesia”, kira-kira kata itulah yang tepat untuk menggambarkan kehidupan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya rakyat yang tidak mampu membeli beras dan kebutuhan pokok lain demi memenuhi kehidupannya. Bahkan di sejumlah tempat dapat kita temui rakyat miskin yang terpaksa hanya makan nasi aking (nasi sisa yang dikeringkan). Kondisi tersebut kian parah dengan ditambahnya para petani yang terpaksa harus menerima keadaan, bahwa tanaman padi mereka ludes di terjang banjir pada bulan Januari 2008. Padahal mereka hidup dan menaruh harapan besar pada penjualan padi yang dihasilkan. Hal ini dirasakan oleh para petani yang berada di Tuban, dan ironisnya banjir tersebut disebabkan oleh jebolnya Tanggul Widang sepanjang 200 meter di Kabupaten Tuban. Tanggul ini yang seharusnya dapat membentengi luapan air sungai Bengawan Solo (Kompas 13/3/2008). Siapakah yang patut bertanggung jawab atas kondisi ini, apakah ketidaktelitian dan kinerja pemerintah atau lagi-lagi faktor keadaan yang dijadikan alasan?. Kiranya pemerintah dapat berpihak kepada masyarakat dengan merasakan kesulitan hidup yang mereka alami, karena harus menanggung beban hutan dan penanaman kembali, tentunya dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun, merasakan saja belum cukup tanpa tindakan nyata dalam membantu kehidupan petani. Sejatinya, petani adalah pahlawan bagi banyak masyarakat dalam hal penyediaan salah satu kebutuhan pokok, yaitu beras.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam salah satu kolom opini di Koran Kompas 15/3/2008 yang ditulis oleh Dwi Andreas Santosa, bahwa gejala yang mengarah ke krisis pangan 2008 semakin menguat. Lebih lanjut Dwi menulis bahwa krisis pangan akan menimpa 36 negara di dunia, termasuk Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan bersama untuk menghadapi krisis pangan di Indonesia?. Berbagai hal lain pun muncul selain dari segi kebutuhan pangan. Akhir-akhir ini masyarakat dikagetkan dengan adanya program konversi minyak tanah ke gas. Memang hal tersebut dirasa baik demi kelanjutan penghematan SDA dan anggaran negara, namun bagi sebagian rakyat, membeli gas tabung 3 kg dengan harga yang cukup mahal dirasa lebih berat ketimbang membeli minyak tanah tiap harinya. Akibatnya, beberapa pedagang kecil seperti mie ayam, bakso dan lainnya tidak dapat bertahan karena harga minyak yang seharusnya murah, oleh pengecer dapat dijual dengan harga kisaran Rp.7.000-8.000 per liter.
Kondisi bertambah parah dengan kenaikan harga BBM pada hari Sabtu, 24 Mei 2008 mulai pukul 00.00, warga menjadi kian resah karena biaya transportasi umum dan kebutuhan pokok pun naik seiring kenaikan BBM. Pemerintah menjalankan langkah pembagian bantuan langsung tunai (BLT) untuk meringankan beban rakyat kurang mampu. Namun demikian, menurut hemat penulis, pembagian BLT hanya akan mengakibatkan warga “malas” berusaha dan menghilangkan mental berdikari/ mandiri.
Persoalan tiada henti semakin mendera rakyat Indonesia, pengangguran kian meningkat dan lahan pekerjaan pun sulit didapat. Menurut hemat penulis, ketiadaannya dukungan dari dari pemerintah terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) kian menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Seperti kita ketahui, dengan adanya UKM, mereka dapat mempekerjakan beberapa bahkan berpuluh orang untuk usahanya. Namun dengan melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok, sebagian dari mereka ada yang terpaksa merumahkan pekerjanya. Anehnya, pemerintah seakan menutup mata dan tidak ada tindakan nyata guna membantu para pengusaha kecil tersebut. Mengapa pemerintah tidak memberikan modal yang cukup bagi para pengusaha kecil, karena hemat penulis mereka berjasa dalam mengurangi tingkat pengangguran.
Pemerintah memang telah menganggarkan dana untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun patut kita tanyakan berapakah jumlah anggaran tersebut? apakah benar-benar sampai ke rakyat miskin? Jika ya, mengapa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, atau dana tersebut jatuh pada orang yang semestinya tidak menerima, Wallahu a’lam. Mungkin lagu Slank yang sempat membuat geram para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) patut kita cermati, “Ada mafia di Senayan, yang kerjanya bikin UUD, ujung-ujungnya duit.” Apakah benar seperti itu adanya? Hanya masyarakat yang dapat menilai. Namun kita sudah sering melihat dan mendengar pemberitaan di televisi terkait asal usul dana yang “tidak jelas” di DPR, belum lagi masalah tunjangan ataupun harga rumah dinas yang tidak masuk akal. Sementara rakyat menderita dan tidak dapat makan dengan layak, pantaskah para wakil rakyat bersenang-senang dan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau partai?. Dapatkah para wakil rakyat meneladani masa kepemimpinan kholifah Umar Bin Khattab yang tidak akan bisa tidur jika masih ada rakyatnya yang kelaparan. Tugas para wakil rakyat adalah mendengar aspirasi dan membantu rakyat, bukan memperkaya diri sendiri, karena jabatan hanya sementara dan besar pertanggung jawabannya di mata Tuhan.
Dalam petikan wawancara di Koran Global Indo 14-20/4/2008, Yenni Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa pemerintah tidak pro kemiskinan, tapi pro kapitalis. Lebih lanjut Yenni mengatakan bahwa pasar bebas dan kapitalisme hanya akan membuat negara kita menjadi negara “pengemis”, karena Indonesia belum siap untuk itu. Lantas, langkah apa saja yang seharusnya cepat dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi kemiskinan?
Pertama, pemerintah perlu meningkatkan lapangan kerja dengan cara membuat usaha yang dikelola oleh banyak orang. Sebagai langkah awal, memberi modal kemudian melepasnya setelah kokoh berdiri. Salah satu faktor banyaknya pengangguran menurut penulis adalah karena bangsa kita tidak dididik untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga tercipta budaya mencari tanpa dapat menciptakan.
Kedua, pemerintah perlu mendukung penuh para pengusaha kecil menengah yang telah ada dengan memberi modal usaha, terlebih dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Ketiga, untuk lebih menguatkan sektor industri dalam negeri terlebih dahulu, sebelum mengekspor berbagai kebutuhan. Sebagai contoh, rencana untuk mengekspor beras walaupun beras berlebih agar dipikir ulang karena kita seringkali kesusahan dalam penyediaan pangan yang akhirnya menimbulkan gejolak harga dan terpaksa mengimport beras dari luar negeri.
Keempat, meningkatkan sektor pendidikan, semisal adanya program pendidikan gratis yang berkelanjutan dan subsidi biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini telah kita lihat kenyataannya dalam lapangan, namun terkadang dana yang ada disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu ada kontrol yang tepat.
Kelima, Ada baiknya dana bantuan langsung tunai (BLT) yang disediakan pemerintah, dialokasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian banyak warga yang mempunyai pekerjaan dan tentunya mengurangi pengangguran di Indonesia.
Jika semua kalangan mulai masyarakat sampai para pejabat dapat bekerjasama dengan baik, tentu akan tercipta sebuah negara dalam artian sebenarnya, yaitu menyeimbangkan antara SDA dengan SDM nya. Dengan begitu, angka kemiskinan akan jauh berkurang bukan?.
Ana Sabhana Azmy
Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008
Kamis, 29 Januari 2009
Televisi dan Pendidikan Anak Indonesia
Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak kecil terhadap temannya setelah menonton tayangan smack down di salah satu stasiun televisi (tv) swasta pada tahun 2006, menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap sebuah tayangan tv. Jika porsi dan siaran program televisi telah diatur, mengapa kita masih menemukan kejadian yang “tidak wajar”. Benarkah tayangan tv turut andil dalam upaya peningkatan pendidikan anak Indonesia saat ini?.
Daya tarik tv yang sangat kuat sebagai salah satu media massa memaksa kita untuk terus melihat program yang disajikan selama itu menarik dan menghibur. Unsur visual yang ada dalam tv menambah kekuatan tersendiri bagi masyarakat juga anak-anak Indonesia untuk memilih “kotak ajaib” tersebut dibandingkan dengan media lain. Tentu saja hal ini disebabkan oleh kelebihan yang ada dalam tv di mana kita menemukan penggabungan antara unsur audio dengan visual. Televisi merupakan gambar hidup yang mampu meninggalkan kesan mendalam terhadap penontonnya, terlebih untuk seorang anak dimana ia selalu merekam segala hal yang dilihat.
Media Komunikasi
Masyarakat mengenal tv sebagai media penyiaran guna memberikan informasi serta hiburan. Di era globalisasi ini, dimana ruang batasan-batasan antar negara semakin kecil, maka informasi mudah masuk dari berbagai media, termasuk tv. Keberadaan “kotak ajaib” tersebut memang membawa manfaat untuk berkomunikasi juga memperoleh informasi dari seluruh dunia. Sepertinya kata-kata “Barang siapa yang menguasai informasi, maka akan menguasai dunia” memang pas untuk disebutkan dalam pentingnya memperoleh informasi. Ketika seseorang menggunakan tv untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan, maka ia telah menggunakan sebuah teknologi komunikasi yang mampu menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia. Atas globalisasi siaran ini pulalah lahir berbagai siaran yang mendunia serta mengedepankan aspek komersialisasi.
Beranjak dari kata komersialisasi , banyak pihak stasiun tv yang mengedepankan program “asal laku di pasaran”. Sehingga alih-alih sebagai media hiburan yang sehat, tv malah turut andil dalam kemerosotan dunia pendidikan anak bangsa. Tayangan negatif tv yang direkam oleh anak akan ia realisasikan begitu ada kesempatan untuk melakukan.
Bahkan David Croteau dalam bukunya Media/Society mengatakan “satu hal untuk menyadari pentingnya media dalam kehidupan kita adalah mencoba membayangkan bagaimana hidup tanpa media. Bayangkan ketika kita bangun esok dan segala hal adalah sama kecuali eksistensi dari sebuah media, tidak ada tv, film, radio, musik, komputer, buku, majalah atau koran”. (David Croteau, 1997)
Atas hal tersebut, kita harus mengakui betapa pentingnya eksistensi sebuah tv walaupun tidak jarang kita temukan tayangan yang negatif untuk dikonsumsi, terlebih bagi anak-anak. Ketika saudara perempuan saya yang masih berumur 6 tahun dengan fasihnya menceritakan bagaimana tayangan sebuah sinetron lengkap dengan karakteristik tokoh yang ada, saya terheran, betapa kuatnya memori seorang anak kecil dalam menangkap dan menyampaikan apa yang ia lihat dari sebuah program tv yaitu sinetron (sinema elektronik). Hal tersebut meninggalkan satu pertanyaan, bagaimana sebenarnya tujuan dan fungsi sebuah media komunikasi yaitu tv.
Dalam UU RI No.32 tahun 2002 pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa ‘penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut diperkuat oleh pasal 4 yang menerangkan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dengan demikian nyatalah bahwa tv seyogyanya benar-benar harus menjadi media pendidik dan media hiburan yang sehat dengan tidak mengedepankan keuntungan semata.
Pendidikan Anak Indonesia
Isi dalam UU RI No32 pasal 4 yang menerangkan bahwa kegiatan penyiaran mempunyai salah satu fungsi sebagai pendidikan harus kita yakini dan kita wujudkan. Kasus smack down yang terjadi mengindikasikan bahwa program juga siaran yang ditayangkan oleh tv belum berpihak terhadap upaya peningkatan pendidikan anak Indonesia. Dalam usia yang belum bisa membedakan mana hal yang harus diikuti atau tidak, anak kecil cenderung mempercayai apa yang ia lihat. Siaran tv bertemakan kekerasan yang dilihat oleh anak, mendorong ia ingin mengekspresikannya dengan teman tanpa mengetahui dampak yang terjadi. Sehingga ia pun mencoba untuk meniru gerakan-gerakan yang ada dalam tayangan smack down tersebut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Ade Erlangga menjelaskan bahwa mekanisme peniruan terhadap sebuah tayangan tv terjadi secara langsung (direct effect) dan tidak langsung (delayed effect), pada anak-anak media memberikan dampak langsung seperti kasus tayangan smack down (harian Kompas,10/11/2008)
Walaupun pihak stasiun tv menayangkannya pada lewat jam tidur anak, namun hal demikian belum dapat menjadi cara efektif dalam meminimalisir dampak negatif tayangan tv terhadap cara berfikir maupun tingkah laku anak. Hal ini menjadi pembelajaran bersama bahwa masih banyak yang perlu dilakukan oleh pihak stasiun tv selain memikirkan aspek komersialisasi. Jika dulu kita masih dapat melihat tayangan cerdas cermat untuk anak, maka program serupa telah jarang kita temukan di berbagai stasiun tv. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa setiap media komunikasi atau media massa mempunyai efek bagi komunikan (penerima pesan).
Kasus smack down memang telah menyentuh efek dari sebuah media komunikasi, yang terdiri dari efek kognitif (secara pengetahuan), efek afektif (perasaan) dan efek behavioral (tingkah laku). Secara pengetahuan tv sebagai salah satu media komunikasi memberikan informasi penting kepada seluruh lapisan masyarakat tentang suatu kejadian yang terjadi di berbagai belahan dunia. Atas informasi yang positif tentunya menambah pengetahuan bagi anak agar dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Pada efek kognitif lah anak turut merekam apa yang ia lihat dan tersimpan dalam memorinya. Dalam lingkup efek afektif maka seluruh tayangan tv yang beraliran human interest seperti “bedah rumah” dan sejenisnya akan membuat kita larut dalam perasaan iba serta haru. Terakhir efek behavioral, yaitu tingkah laku. Setelah anak merekam apa yang ia lihat, turut merasakan juga, maka terakhir ia akan mencoba untuk meniru serta mempraktekkan secara tingkah laku apa yang ia lihat. Kasus kekerasan akibat tayangan smack down pun menjadi bukti betapa efek media komunikasi memang dahsyat.
Sebagai masyarakat yang baik, kita harus turut andil dalam membangun pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Kita memang tidak dapat menghentikan arus informasi yang beragam di tengah globalisasi yang terjadi, namun perlu upaya guna meminimalisir dampak tayangan negatif bagi pendidikan anak Indonesia.
Pertama, kita harus menyuarakan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar memperingati seluruh stasiun tv untuk menayangkan program non children education pada malam hari di atas jam tidur anak, walaupun hal tersebut terkadang tidak mengurangi dampak negatif yang terjadi. Selain itu perlu ada sanksi bagi stasiun tv yang menayangkannya pada siang hari, karena peneguran saja tidak cukup. Dalam hal ini, perlu konsistensi yang sangat dari pihak KPI dan jika diperlukan, izin siaran dapat dicabut kapanpun.
Kedua, bimbing dan dampingilah anak ketika menonton tv, memang ada beberapa stasiun yang memasang tanda BO (Bimbingan Orangtua), namun apalah artinya tanda tanpa kepedulian dan bimbingan dari para orangtua. Jika perlu, orang tua dapat menonton dan mengamati terlebih dahulu berbagai program yang ada di tv dan menyeleksinya untuk dapat ditonton anak-anak.
Ketiga, kita perlu membekali anak dengan ajaran agama sedini mungkin, karena dengan pembekalan agama yang cukup anak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Kemampuan untuk membedakan dan menyaring sebuah tayangan akan terbangun dengan sendirinya seiring pertumbuhan.
Selain hal di atas kita harus ingat bahwa hanya pendidikanlah yang dapat meminimalisir dampak dari sebuah tayangan tv, pendidikan juga dapat merubah kehidupan suatu bangsa, maka anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna menjadi generasi yang kokoh dan Islami. Televisi sebagai media informasi, hiburan dan pendidik sesuai fungsi yang ada, maka harus turut andil dalam upaya mencerdaskan anak Indonesia.
*Ana Sabhana Azmy
Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008