Menagih Janji Capres Cawapres SBY-Boediono Pasca Pilpres 2009

Slogan “lanjutkan” yang diserukan oleh kubu SBY-boediono seakan menandakan kesiapan serta rasa optimisme dalam memenangi pilpres 2009. Slogan tersebut terbukti benar. Hasil penghitungan cepat (quick count) berbagai lembaga survey dan KPU mengindikasikan bahwa pasangan dengan no urut 2 ini jauh mengungguli suara para lawan politiknya.

Pihak KPU telah mengumumkan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2009-2014 . Seiring usainya perhelatan pesta demokrasi, satu hal penting yang harus kita ingat dan menjadi hak kita, yaitu pemenuhan janji politik pasangan capres cawapres pemilu 2009. Dalam hal ini, pasangan SBY-Boediono adalah pasangan yang keluar sebagai pemenang dalam pilpres 2009 tanpa ada putaran kedua. Janji yang terucap tidak sekedar kata-kata di mulut. Namun, lebih dari itu, janji adalah pertanda bahwa “sang empunya” janji dapat bertanggung jawab akan apa yang telah dijanjikan. Toto Suparto dalam tulisannya menyebutkan, “manusia tidak bisa dipercaya untuk memegang janji tanpa ada kekuatan eksternal” (filsuf Thomas Hobbes). Kekuatan eksternal yang dimaksud dapat berupa penagihan dari seluruh elemen masyarakat.
Salah satu janji yang menarik untuk dikaji adalah sektor pendidikan. Selaku bangsa Indonesia, kita tidak bisa memungkiri bahwa isu pendidikan menjadi isu penting dalam taraf peningkatan kualitas bangsa. Pendidikan menjadi kunci sebuah bangsa untuk dapat berkompetisi di era globalisasi ini.
Dalam janji politiknya, pada debat cawapres 23 juni 2009, Boediono mengatakan, ada 3 tatanan penting yang perlu diisi. Pertama, strategi substansi ke depan, delivery system, guru dan sekolahnya. Kedua, jumlah anggaran itu cukup di banding sektor lain dan masalah ketiga adalah sistem. Akses penting, tapi kualitas juga (Koran Sinar Harapan,25/06/09). Melihat kondisi riil berbagai permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Maka janji politik dalam peningkatan anggaran serta kualitas pengajaran butuh direalisasikan dengan segera. Tiga hal yang patut kita amati dari 3 poin di atas adalah:
Pertama, peningkatan kualitas guru dan sekolahan.Sebagai tenaga pendidik dan pengajar,guru memegang peranan penting. Kualitas pemahaman serta tingkat keilmuan guru harus ditingkatkan tiap tahunnya. Perlu ada pemenuhan batasan minimal pendidikan S1 bagi guru dengan bantuan pemerintahan serta pelatihan-pelatihan yang menopang pada bidangnya secara berkesinambungan. Guru juga perlu mendapatkan kesejahteraan yang layak. Bagaimana bisa gaji seorang pengajar yang mendedikasikan ilmu dan dirinya untuk pengembangan masyarakat bisa lebih kecil dibanding sektor lain. Dalam hal ini, perlu ada pemahaman,betapa penting dan berharganya sebuah pendidikan serta ilmu.
Kedua, jumlah anggaran untuk sektor pendidikan. Kebijakan 20% dari dana APBN untuk sektor pendidikan, di rasa belum cukup. Presiden dan wapres terpilih harus menaikkan anggaran menjadi 25% yang berbasis peningkatan anggaran untuk research para tenaga pengajar. Untuk membangun sebuah negara yang berkualitas dan maju di bidang pendidikan, anggaran untuk sebuah penelitian dan pelatihan sangat penting. Dengan dana tersebut, warga semakin terpacu untuk belajar karena tersedianya dana yang mencukupi dari pemerintah dalam sektor pendidikan.
Ketiga, sistem pendidikan. Dalam hal ini, kita dapat menyoroti, bagaimana sistem pengajaran yang diberlakukan bagi tiap siswa. Sistem pengajaran dengan cara hanya menghafal masih banyak ditemukan di tiap sekolah. Tidak ada yang salah dengan sistem ini, namun, kita perlu meningkatkan analisa anak dengan sistem
'explanation'. Dengan sistem tersebut, anak akan terbiasa mengamati, menelaah dan menjelaskan kembali apa yang mereka pelajari.
Semoga janji yang diucap disertai dengan kesungguhan dalam bertindak, sehingga figur para pemimpin negeri ini benar-benar bercermin dari Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat terpuji, shiddiq ( jujur), amanah ( terpercaya), tabligh (menyampaikan), fatonah (cerdas).