Gempa Sumatera Barat VS Pelantikan Anggota DPR 2009-2014

Gempa bumi terjadi kembali di Indonesia, kali ini mengguncang Sumatera Barat dengan 7,9? skala ritcher pada Rabu (30/09/2009). Musibah tersebut meninggalkan duka yang dalam bagi seluruh warga Sumatera Barat. Gempa yang meluluhlantakkan bumi Andalas ini menyebabkan gangguan jaringan komunikasi serta penerangan kota. Sementara itu, Kamis (01/10/09),ratusan? Anggota DPR baru periode 2009-2014 di lantik oleh? . Fasilitas mewah pun diberikan oleh KPU dan negara. Apakah fasilitas pelantikan yang menghabiskan dana ?tersebut layak diberikan dalam kondisi Sumatera berduka?
Pelantikan anggota DPR baru yang berbarengan dengan musibah gempa di Sumatera, seakan hendak meguji toleransi, simpati dan empati kita terhadap saudara sebangsa, bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, di saat fasilitas mewah diberikan untuk anggota dewan yang akan di lantik, saat itu pula Sumatera mengalami musibah gempa bumi. Gempa yang sering terjadi di Indonesia memang disebabkan karena potensi gempa yang besar, mengingat Indonesia berada pada tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Fasifik. Gempa bumi yang merupakan siklus alam memang tidak bisa di hindari, namun Indonesia bisa mempersiapkan langkah-langkah penanganan gempa bagi warga negaranya. Penanganan juga rekonstruksi pasca gempa pastilah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bukankah lebih baik dan bermanfaat jika dana pelantikan DPR yang lebih dari cukup tersebut di alokasikan kepada warga korban gempa di beberapa tempat di Indonesia.
Pendidikan Sadar Gempa
Sebagai negara yang berpotensi besar terkena gempa, Indonesia seyogyanya memetik pelajaran dari negeri Sakura. Gempa tahun? Yang meluluhlantakkan Jepang, menggerakkan Jepang untuk memberikan pendidikan dini akan penanganan gempa terhadap penduduknya. Bahkan, pendidikan sadar gempa itu pun mulai di ajarkan ketika anak-anak berusia ? tahun. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang pun mentargetkan ukuran yang memenuhi persyaratan dalam membangun gedung juga rumah. Hal ini dimaksudkan agar bangunan dapat tahan dari guncangan gempa. Musibah gempa yang belakangan terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di DI Yogyakarta, Jawa Barat (Tasikmalaya) dan Sumatera, memberikan pengalaman yang berharga, betapa kita harus melakukan tindakan preventif sedini mungkin.
Penanganan gempa dapat dilakukan melalui sosialisasi pendidikan sadar gempa yang intens terhadap seluruh elemen bangsa Indonesia. Sosialisasi akan lebih baik disertai tindakan dari pemerintah untuk mulai memikirkan konstruksi bangunan yang kokoh. Dalam sosialisasi, semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan atau sosial serta warga negara, mempunyai peran yang penting untuk turut melakukan pendidikan sadar gempa.
Tindakan awal dapat dimulai dengan publikasi cara-cara penanganan gempa, baik melalui iklan media massa, poster bergambar maupun buku bacaan. Sosialisasi ini meliputi pengenalan awal mengapa gempa bumi terjadi, dampak yang di hasilkan serta penanganan yang harus dilakukan ketika terjadi. Pihak sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya bertanggung jawab akan intensitas sosialisasi pendidikan tersebut terhadap anak-anak, karena pendidikan penanganan gempa harus diajarkan sedini mungkin. Beberapa instansi sudah melakukan langkah tersebut, namun intensitas pengenalan dan sosialisasi yang kurang menyebabkan warga selalu bingung dalam bertindak dan gelisah ketika gempa bumi terjadi.
Tindakan berikutnya, mulai mendirikan bangunan serta rumah-rumah penduduk yang tahan gempa, sehingga dampak kerugian secara materil dapat ditekan seminim mungkin. Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerjasama dengan ? untuk mulai membuat konstruksi bangunan, mensyaratkan kelayakan bangunan dan mengalokasikan dana yang dibutuhkan oleh negara. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat dana yang keluar untuk rekonstruksi pasca gempa akan lebih besar dibanding membangun bangunan tahan gempa mulai saat ini.
Kemewahan Pelantikan DPR Baru
Biaya sebesar ?? yang harus dikeluarkan oleh negara dalam pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 mengundang tanya dalam benak masyarakat Indonesia. Para anggota dewan mendapatkan fasilitas mewah ketika akan dilantik, bahkan seminggu setelah di lantik. Hotel JW Marriot yang menjadi tempat penginapan mungkin bisa mengindikasikan bahwa fasilitas yang didapatkan lebih dari cukup. Secara keseluruhan, negara mengeluarkan biaya sebesar?? Untuk jas, fasiltas penginapan serta transortasi bagi anggota dewan. Fasilitas yang memang menjadi hak anggota dewan seharusnya tidak melebihi batas kewajaran, terlebih melihat kondisi rakyat Indonesia yang sedang terkena musibah.
Negara yang menurut Roger H Soltau adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Miriam Budiarjo,2008), seharusnya melihat persoalan ini sebagai persoalan bersama. Kewenangan negara harus di pakai untuk dapat melakukan tindakan adil atas nama warga negara Indonesia. Bukankah tidak adil rasanya jika anggota dewan yang merupakan representatif rakyat Indonesia bersenang-senang di atas penderitaan korban gempa Sumatera Barat maupun gempa yang terjadi di Tasikmalaya. Bahkan konsep negara serta pemimpin dalam agama Islam menjelaskan bahwa tiap kita adalah pemimpin, dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab akan apa yang dipimpinnya (Kullukum raa’in wa kullukum masuulun ‘an ra’iyyatihi). Tanggung jawab tersebut salah satunya harus direfleksikan dalam keadilan serta rasa berbagi akan kenikmatan, baik berupa materil maupun empati. Marilah kita tengok contoh pemimpin yang bersahaja, Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak akan tenang sebelum melihat rakyatnya sejahtera, bahkan beliau tidak makan sebelum seluruh rakyatnya makan.
Manusia yang mempunyai nafsu akan segala hal yang penuh kenikmatan seperti kedudukan, kemewahan ataupun kekuasaan, digambarkan Hobbes sebagai pusat persoalan sosial dan politik (Ahmad Suhelmi,2007). Menurut Hobbes, manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius, karena pendekatan ini akan semakin menjauhkan manusia dari realitas sosial. Lebih dari itu, pemikir ini mengatakan cara terbaik untuk mendekati manusia adalah dengan melihat manusia sebagai ‘alat mekanis’ dan memahaminya dari pendekatan matematis-geometris, yaitu yang pasti dan terukur. Jika demikian, maka para pemimpin ataupun anggota dewan yang berdiri atas nama rakyat, haruslah melihat langsung keadaan rakyat, dengan demikian mereka dapat membantu secara cepat dan meninggalkan kemewahan yang ada.
Sudah semestinya sebagai bangsa yang besar, kita harus menolong saudara sebangsa. Jangan sampai pelantikan anggota DPR baru yang menghabiskan dana ? triliun/miliar menambah kesedihan korban gempa dan memunculkan rasa perbedaan sesama warga Indonesia. Mari belajar dari kejadian lalu, bahwa perlakuan yang berbeda atau diskriminasi dapat menyulut perpecahan di antara warga negara Indonesia.