Minggu, 10 Januari 2010

Demokratisasi Setengah Hati di Tahun 2009*

Berbagai hal menarik dan mengherankan terjadi dalam perpolitikan Indonesia di tahun 2009. Beberapa kejadian masih segar mewarnai ingatan kita akan perjalanan panjang bangsa ini dalam mencapai hakikat demokrasi. Salah satunya adalah penarikan buku “Membongkar Gurita Cikeas” dari peredaran yang menandakan adanya kemunduran dalam demokratisasi Indonesia. Tentunya kejadian tersebut adalah satu dari kejadian lain yang menandakan betapa hakikat demokrasi masih harus kita perjuangkan di negeri tercinta. Tulisan ini ingin mengulas beberapa permasalahan politik dan hukum di Indonesia yang terjadi di tahun 2009, dari kaca mata demokrasi di Indonesia.

Demokrasi seperti yang dikatakan oleh Robert A Dahl, telah dikenal dan didiskusikan selama lebih kurang dua ribu lima ratus tahun. Ini berarti, selama itu pula, demokrasi terus diperbincangkan untuk menjadi sebuah sistem yang paling pas untuk diterapkan dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Dalam negara demokrasi, semua orang berhak untuk dipenuhi kebutuhannya oleh negara. Dalam negara demokrasi pula, tiap orang berhak untuk mempunyai kebebasan berpendapat, berekspresi dan mendapatkan keadilan yang berimbang. Pertanyaannya kemudian, apakah Indonesia sudah melakukan demokratisasi sebagai bentuk penerapan demokrasi dalam tiap permasalahan yang muncul pada tahun 2009?
Letak Demokratisasi Indonesia
Menjadi hal menarik, jika kita mengurai satu persatu beberapa permasalahan politik dan hukum yang terjadi di tahun 2009. Dimana sumber permasalahan terletak pada lemahnya demokratisasi Indonesia. Kisruh Pemilu 2009 yang baru saja kita lewati, di penuhi oleh berbagai kejadian saling tuding antar partai, money politics, buruknya penanganan DPT (daftar pemilih tetap) sampai adanya dugaan campur tangan pihak asing dalam prosesi Pemilu. Demokrasi seperti dikatakan oleh Juan J Linz dalam The breakdown of Democratic Regimes adalah menandakan kebebasan legal untuk memformulasikan dan advokasi alternatif politik dengan hak yang seiring/bersamaan untuk kebebasan berasosiasi, kebebasan berbicara dan kebebasan mendasar manusia lainnya; bebas dan kompetisi tanpa kekerasan antara para pemimpin serta adanya partisipasi atas semua anggota komunitas politik apapun pilihan politik mereka.
Proses pemilu 2009 lalu, memunculkan sebuah kompetisi yang dilalui dengan cara tidak semestinya. Terjadi kampanye gelap dalam memenangkan calon tertentu dan adanya politik uang hanya dengan tujuan agar masyarakat memilih calon yang tengah diusung. Hal ini menandakan ketidaksehatan dalam proses demokrasi kita. Para elite tidak menyuguhkan pendidikan politik bagi rakyat dengan membangun sebuah kebebasan yang bertanggung jawab dalam politik. Alih-alih melaksanakan demokratisasi, elit politik dengan santainya menggunakan kata kebebasan berpendapat dan ekspresi dalam negara demokrasi hanya alasan demi memuluskan kepentingan tertentu. Sehingga, pendidikan politik dalam negara demokrasi yang seharusnya terlaksana dengan bantuan partai politik sebagai salah satu agen sosialisasi politik, terputus di tengah jalan karena sikap elit yang tidak mendukung.
Pada tahun 2009, juga mucul kasus Prita yang tersandung UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) karena menulis ketidakpuasannya dengan pelayanan salah satu Rumah Sakit yang ia tulis di sebuah situs di internet. Pihak RS pun menggugat Prita karena merasa dicemarkan nama baiknya. Terbersit sebuah pertanyaan, bukankah dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hal yang wajar?. Jika demokrasi di katakan government by people, maka kebebasan berpendapat dari rakyat atas pelayanan yang di dapat, harus kita hargai. Kasus Prita pun memunculkan permasalahan lain, selain tuduhan pencemaran nama baik. UU ITE adalah UU yang tidak familiar bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Bagaimana bisa UU ini tiba-tiba muncul dan digunakan untuk melakukan pidana pada Prita. Keterasingan UU ITE ditelinga kita bisa jadi mengindikasikan dua hal; lemahnya sosialisasi pengenalan UU dan peraturan pada masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia yang belum “melek” pada UU yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, dalam permasalahan hukum Indonesia, tentu kita masih ingat dengan dihukumnya seorang nenek yang bernama Minah selama 1,5 bulan karena mencuri. Ia mencuri 3 biji kakao di perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4 Banyumas, Jawa Tengah pada pertengahan Agusutus 2009. Persoalan ini menjadi menarik karena adanya ketidakadilan proses hukum yang terjadi. Jika seorang nenek mencuri 3 biji kakao dan harus mengalami hukuman selama 1,5 bulan, maka bagaimana dengan koruptor kelas kakap yang masih bebas berkeliaran atau hanya dijerat dengan 2 sampai 3 tahun masa hukuman. Ketika sebuah negara menerapkan sistem demokrasi, maka negara tersebut sudah harus siap untuk menjunjung keadilan yang sama bagi seluruh masyarakatnya. Karena sejatinya demokrasi adalah memberikan kebebasan bagi warganya untuk berpendapat, berekspresi dan kebebasan manusia mendasar lainnya, termasuk hak untuk memperoleh keadilan yang imbang. Ketidakadilan ini pun menyalahi Pasal 27 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Sebelum kasus ketidakadilan hukuman bagi “wong cilik” tersebut terjadi, maka persoalan politik dan hukum lainnya, yaitu Cicak vs Buaya telah terjadi dan meguras seluruh perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, tertangkapnya Bibit dan Hamzah yang merupakan petinggi KPK telah membuat masyarakat geram. Menurut hemat penulis, kasus Cicak vs Buaya adalah representasi dari ketidakseimbangan instansi yang ada di Indonesia. Adanya ketimpangan tugas dan wewenang dari sebuah instansi atau komisi, mengakibatkan banyak hal ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk perseteruan KPK dan Polri. Pengerucutan lembaga perlu dilaksanakan demi terlaksananya tugas, hak dan kewajiban dari sebuah institusi, yang akan menimbulkan proses hukum dan demokrasi yang baik di Indonesia.
Selain kasus Cicak vs Buaya, kisruh bank Century mewarnai permasalahan politik dan hukum di tahun 2009. Kasus yang nampaknya akan bergulir lama tersebut, melibatkan seorang menteri yaitu Sri Mulyani dan Boediono yang merupakan mantan Gubernur BI yang saat ini menjadi wakil presiden, kasus ini bahkan di duga oleh beberapa pihak mempunyai keterkaitan dengan Presiden SBY beserta Partai Demokrat. Kasus yang telah melibatkan raibnya uang rakyat sebesar 6,7 triliun tersebut dapat dipandang dari sudut birokrasi Indonesia Jika merujuk pada tipe ideal birokrasi menurut Weber, maka ia ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Dalam kasus bank Century, tidak ada transparansi pengelolaan uang yang berjalan. Terbukti dengan hilangnya uang para nasabah yang belum dikembalikan hingga hari ini. Fungsi administrasi yang dijalankan dengan cara rasional pun tidak kita temukan di Bank Century. Hal ini bisa dilihat dari adanya aliran dana yang begitu besar masuk ke bank Century, ini terasa aneh mengingat bank Century bukanlah sebuah bank besar dengan track record yang bagus. Maka tidak heran jika bank Century dikatakan hanya sebagai bank money laundry, tempat sejumlah pejabat melakukan pencucian uang. Jelas tidak ada upaya demokratisasi dalam bank Century, karena dalam hal ini, rakyat dirugikan dengan ketidakjelasan sistem birokrasi yang ada.
Pada penghujung akhir tahun, kita dikejutkan dengan diluncurkannya sebuah buku berjudul “Membongkar Gurita Cikeas” yang ditulis oleh George Aditjondro. Buku tersebut membeberkan keterkaitan Presiden SBY, partai demokrat, yayasan Cikeas serta beberapa pejabat juga nama-nama lain dengan kasus bank Century yang tengah diproses. Isi dari buku tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa nama yang terseret dalam buku tersebut pun menggugat dan mengatakan bahwa tulisan George tidak mempunyai fakta dan tidak beralasan. Lepas dari pro kontra yang mewarnai munculnya buku tersebut, satu hal yang patut kita garis bawahi adalah ditariknya buku itu dari peredaran. Hal ini adalah upaya yang tidak sehat dalam proses demokratisasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh warga. Biarkanlah masyarakat yang menilai isi serta pemaparan dari buku tersebut, tanpa mengusung kebebasan masyarakat untuk membacanya dengan menarik buku tersebut. Jika upaya penarikan tersebut tetap dijalankan, maka keadaan Indonesia tidak ubahnya dengan rezim otoriter Soeharto. Hal ini pun menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia masih setengah hati.
Solusi atas permasalahan
Tidak ada yang salah dengan sistem demokrasi. Demokrasi memang mengakomodir segala perbedaan. Dalam demokrasi, tiap warga berhak untuk mengutarakan pendapat dan kepentingannya, sehingga tidak jarang akan menimbulkan gesekan. Namun, dengan sistem demokrasi, setiap permasalahan yang terjadi akan menemukan jalan keluarnya, dikarenakan adanya keberimbangan dalam menyuarakan hak dari tiap warga negara. Salah satu pertanyaan yang dimunculkan oleh Adhie Massardi dari Komite Bangkit Indonesia ketika penulis menghadiri diskusi dan bedah buku Harlan Sumarsono, yaitu “Paradoks Demokrasi”, mengapa demokrasi lantas tak kunjung mensejahterakan?. Menurut hemat penulis, hal tersebut disebabkan karena adanya pemahaman demokrasi yang berbeda-beda. Banyak para pemimpin yang berdalih mereka telah menjalankan demokrasi dengan mensejahterakan rakyatnya. Namun pada kenyataannya, banyak kebijakan pemimpin yang sebetulnya tidak memihak pada rakyat melainkan hanya merugikan.
Demokratisasi setengah hati tercermin dalam berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat di satu sisi, namun di sisi lain, kita masih berkutat pada ketidakadilan dalam proses hukum. Terlebih, banyak permasalahan yang ditunggangi oleh berbagai kepentingan, sehingga tidak tercermin demokrasi yang mengusung pemerintahan oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus mengubah demokratisasi yang masih setengah tersebut melalui pembenahan sistem demokrasi atau cara menjalankannya. Peran Media dan civil society sangat dibutuhkan guna menjalankan keseimbangan sebagai kontrol sosial dalam proses demokrasi. pendidikan politik bagi masyarakat dalam negara demokrasi Indonesia pun perlu ditingkatkan. Media, civil society dan pemerintah yang merupakan agen sosialisasi serta pendidikan politik, harus mengedepankan contoh yang baik dengan tidak mengedepankan kepentingan tertentu dalam upaya pelaksanaan demokratisasi. Semoga pada tahun 2010, demokrasi Indonesia akan menemukan hakikatnya menjadi sebuah alat dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Perempuan dalam Politik di Negara Demokrasi*

Permasalahan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia, selalu menjadi perbincangan hangat oleh berbagai pihak. Bagaimana tidak? Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi belum menunjukkan keberpihakan terhadap partisipasi perempuan dalam politik yang seimbang dengan kaum lelaki. Kebijakan kuota 30% dalam pemilu 2009 untuk mengikutsertakan perempuan dalam parlemen, hanya dapat diraih dengan 13%. Pemerintah pun mengeluarkan affirmative action sebagai upaya memberikan keadilan untuk perempuan dalam berpolitik. Namun upaya yang ada serta sistem kuota yang diberlakukan belum dapat membuahkan hasil. Aturan yang diberlakukan, tidak serta merta merubah peran perempuan dalam berpolitik. Ada yang salah dalam proses menuju partisipasi perempuan tersebut. Bagaimana seharusnya negara demokrasi menangani masalah perempuan dalam politik? Bagaimana meningkatkan representasi perempuan dalam politik di negara demokrasi?

Adalah ironi melihat dinamika politik Indonesia yang masih di dominasi oleh sebagian besar kaum lelaki. Padahal, dalam negara demokrasi, semua pihak baik perempuan atau lelaki sama-sama berhak untuk berpartisipasi secara penuh dan mendapatkan persamaan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam kegiatan politik. Keterlibatan perempuan yang masih minim dalam politik dipercaya banyak pihak karena masih terbatasnya kompetensi perempuan dalam berkecimpung serta menyelesaikan permasalahan politik. Ditambah lagi anggapan bahwa dunia politik bukanlah dunia yang cocok untuk perempuan mengaktualisasikan dirinya. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi seluruh warganya, sudah tentu seharusnya tidak ada pengecualian bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.
Hakikat demokrasi
Demokrasi dikatakan oleh Robert Dahl telah dikenal dan didiskusikan selama kurang lebih dua ribu lima ratus tahun lalu. Jika begitu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang matang dengan mengikutsertakan seluruh warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Demokrasi mengusung kebebasan dalam berpendapat, berekspresi dan juga merupakan government by people, di mana masyarakat mendapatkan posisi istimewa dalam pemerintahan. Namun demokrasi bukanlah merupakan tujuan, melainkan sarana dalam mencapai pemerintahan menjadi lebih baik yang di dasari oleh keterlibatan berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Juan J Linz dalam bukunya , The Breakdown of the Democratic Regimes menyatakan bahwa kriteria demokrasi adalah; kebebasan legal untuk memformulasikan dan advokasi alternatif politik dengan hak yang seiring/bersamaan untuk kebebasan berasosiasi, kebebasan berbicara dan kebebasan mendasar manusia lainnya; bebas dan kompetisi tanpa kekerasan antara para pemimpin dengan validasi berjangka atas klaim mereka terhadap aturan; termasuk semua kebijakan politik efektif dalam proses demokrasi; dan ketentuan untuk partisipasi atas semua anggota komunitas politik, apapun pilihan politik mereka
Partisipasi atas semua anggota komunitas politik adalah termasuk di dalamnya partisipasi perempuan dalam berpolitik di negara demokrasi. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, perempuan masih di anggap hanya pelengkap suara dalam sebuah pemilihan umum. Banyak perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, karena ikut suami atau adanya money politics yang terjadi, di mana mereka memilih hanya karena iming-iming pemenuhan kebutuhan dan sebagainya. Sangat jarang kita temukan perempuan yang dengan kesadarannya sendiri mempunyai hak pilih dengan bebas atas dasar pengetahuannya tentang politik.
Atas partisipasi yang tidak imbang antara perempuan dan lelaki, pemerintah memegang peranan penting untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, keterlibatan media dan civil society menjadi sangat penting dalam memberikan sosialisasi politik sebagai bagian dari pendidikan politik untuk kaum perempuan. Indonesia sebagai negara demokrasi, tentu menjunjung prinsip-prinsip demokrasi yang dipandang penting untuk diimplementasikan. Dua hal yang termasuk di dalamnya adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik dan tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Karena itu, penerapan demokratisasi janganlah setengah hati, pemerintah sebagai pembuat keputusan perlu melihat partisipasi perempuan sebagai bagian dari upaya demokratisasi. Sehingga, tiap aturan yang diberlakukan dalam kehidupan pemerintahan akan memandang perempuan sebagai bagian dari komunitas politik. Dengan diterapkannya prinsip demokrasi, maka akan terjadi keberimbangan dalam keikutsertaan perempuan dan lelaki. Sehingga demokrasi yang tercipta di Indonesia, bukanlah sekedar demokrasi prosedural, tapi juga substansial.
Partisipasi perempuan dalam berpolitik
Sebuah pertanyaan muncul menyikapi representasi perempuan dalam berpolitik. Mengapa kuota 30% serta affirmative action yang di jalankan, tetap menunjukkan persentase yang minim?. Hemat penulis hal demikian disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi politik di galakkan, sehingga apapun aturan yang diberlakukan, tidak membuahkan hasil karena ketidaksiapan perempuan dalam mengambil kesempatan tersebut. Kerjasama pemerintah dengan media serta civil society perlu digalakan. Civil Society oleh AS Hikam di katakan adalah merupakan masyarakat madani , yaitu :jaringan-jaringan pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga (household), organisasi-organisasi sukarela (termasuk partai politik), dan berbagai organisasi /asosiasi termasuk Lembaga swadaya masyarakat(LSM), organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan juga kelompok kepentingan (interest group) yang dibuat oleh masyarakat diluar pengaruh Negara. Sedangkan media memegang peranan penting sebagai pilar ke empat dalam demokrasi. Media mempunyai fungsi untuk memberikan pendidikan dan mengawasi kebijakan yang ada dalam sebuah pemerintahan (watchdog). Sebagai pilar ke empat dalam demokrasi, media sudah seharusnya berpartisipasi dalam sosialisasi politik guna menyampaikan informasi komprehensif, sehingga warga dapat berpartisipasi politik aktif dan mengambil tindakan politik aktif dalam proses pilpres atau pemerintahan.
Carole Pateman dalam bukunya The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory mengatakan bahwa Permasalahan yang sangat ekstrim susahnya yang dihadapi perempuan dalam usaha mereka untuk meraih kewarganegaraan secara penuh, ia sebut dengan “wallstonecraft’s dilemma”. Dilemma adalah dua jalur terhadap kewarganegaraan yang mana telah diikuti perempuan adalah saling bertentangan dalam batas-batas negara sejahtera patriarkhi, dan dalam konteks tersebut, adalah tidak mungkin bagi mereka untuk meraihnya. Perempuan memang menghadapi pilihan sulit. Di satu sisi, mereka terlibat aktif hanya dalam ranah domestik dan di sisi lain, mereka adalah bagian dari warga negara yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam semua proses kebijakan pemerintah, termasuk kehidupan politik. Terlebih dalam negara demokrasi Indonesia, di mana pendidikan perempuan akan politik masih sangat hijau. Hemat penulis, ada tiga hal yang mendominasi minimnya partisipasi perempuan dalam politik. Pertama, pendidikan politik yang minim. Kedua, peran negara yang kurang dan ketiga adalah budaya patriarkhi yang masih kental. Pendidikan politik dapat di atasi dengan adanya intensitas kerjasama antara pemerintah dengan media dan civil society. Sedangkan peran negara yang kurang diatasi dengan peranan pemerintah yang aktif dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap partisipasi perempuan, dengan catatan telah mengusahakan pendidikan politik melalui sosialisasi politik yang telah disebutkan. Budaya patriarkhi yang masih kental dapat diminimalisir oleh sosialisasi politik yang terus menerus, sehingga ada perspektif kesamaan hak untuk berpolitik yang dipahami oleh perempuan. Partai politik sebagai bagian dari civil society mempunyai peran penting karena merupakan lembaga yang terlibat langsung dalam mengakomodir proses pemilihan umum serta menjalankan salah satu fungsi parpol, yaitu sosialisasi politik. Selain parpol, LSM yang juga merupakan bagian dari civil society pun mempunyai akses dan peran penting dalam menyosialisasikan pendidikan politik terhadap kaum perempuan. Pentingnya peran LSM di tambah dengan kedekatannya dengan organisasi sosial lainnya yang ada dalam sebuah masyarakat.
Pada akhirnya, Indonesia sebagai negara demokrasi wajib menjunjung prinsip demokrasi dan menjalankan demokrasi substansial disamping prosedural. Dengan berpijak pada demokrasi substansial, maka pelaksanaan demokrasi bukan semata mengagungkan bentuk atau indikator negara demokrasi, seperti malaksanakan pemilihan umum. Melainkan, akan menerapkan keadilan antar warga negara dalam tiap kebijakan pemerintah, termasuk keadilan berpolitik bagi perempuan dan lelaki. Dengan demokrasi yang imbang antara substansial dan prosedural, maka Indonesia akan lebih dapat memahami hakikat demokrasi sebagai sarana mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai hal, termasuk kehidupan politik.

*oleh Ana Sabhana Azmy
Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI 2009