Minggu, 10 Januari 2010

Menilik Rasa Keadilan di Indonesia*

Menilik Rasa Keadilan di Indonesia*

Masih segar dalam ingatan, kasus seorang nenek bernama Minah (55 tahun), yang mencuri 3 biji kakao di perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4 Banyumas, Jawa Tengah pertengahan Agustus lalu. Nenek 7 cucu ini divonis 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Sebuah ironi ketika saat bersamaan, para koruptor yang telah merugikan negara miliaran rupiah berhasil kabur dari jerat hukum. Lantas, hukum manakah lagi yang berpihak kepada rakyat kecil, di mana peran pemerintah dalam menegakkan keadilan hukum di negara demokrasi?
Pasal 27 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, nampaknya telah pudar dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Setelah kasus Cicak vs Buaya yang terus bergulir, penangkapan nenek Minah menjadi suatu yang mengherankan bagi masyarakat banyak. Jika merujuk pada pasal 27 ayat 1 UUD 45, masih adakah kesamaan kedudukan dalam proses hukum yang berjalan di Indonesia, ketika seorang nenek mengaku telah mengambil 3 biji kakao, sementara para koruptor bahkan mengelak telah melakukan korupsi
Keadilan di Indonesia
Ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Praktik tersebut menjadi lumrah saat semua bentuk penyelewengan dapat diselesaikan dengan uang dan kekuasaan. Suburnya berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menandakan bahwa ada yang salah dalam sistem birokrasi kita, termasuk di dalamnya para birokrat serta pemegang kekuasaan. Korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata telah dikenal sejak zaman kolonial. Pada masa itu, banyak dari pejabat Belanda yang memberikan suap kepada para bangsawan yang mau mempertukarkan kekayaan daerahnya kepada penjajah. Hingga bergulirlah masa kemerdekaan, termasuk pada masa orde lama, baru dan reformasi yang kerap di isi dengan permasalahan pemberantasan korupsi. Menjadi penting untuk kita amati ketika budaya korupsi dalam masyarakat demokrasi terjadi. Ketika demokrasi di terapkan sebagai sebuah sistem dalam suatu negara, maka reformasi birokrasi menjadi hal yang dituntut untuk dilaksanakan.
Paparan Robert A Dahl, yang menyatakan bahwa demokrasi telah dikenal dan didiskusikan lebih kurang selama dua ribu lima ratus tahun, menandakan bahwa negara dengan sistem demokrasi telah diperhitungkan untuk diterapkan dalam sebuah sistem negara.
Negara demokrasi menjanjikan suatu masyarakat untuk menyatakan kebebasan berpendapat, berekspresi dan ikut dalam proses hukum yang berlaku serta menjadikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pertanyaannya kemudian, apakah demokrasi yang kita jalani di Indonesia telah mengimplementasikan sebuah kedilan dalam birokrasi Indonesia bahkan bagi seorang nenek Minah, ataukah berlaku hukum rimba yang mengatakan bahwa “yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menang?”. Andrew Heywood dalam Political Theory mengatakan bahwa dalam banyak hal, bagaimanapun kekuasaan terkait dengan sebuah hubungan yang ada, sebagai penggunaan kontrol oleh satu orang terhadap orang lain. Kekuasaan dilihat sebagai kapasitas untuk membuat keputusan formal yang mana dalam beberapa hal mengikat terhadap lainnya, seperti pejabat pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh para pejabat dan birokrat Indonesia, memang sangat tambun dan terkesan tidak tersentuh oleh rakyat kecil. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adalah birokrasi dalam pengurusan pembuatan KTP, akta kelahiran, SIM dan lainnya. Masih saja kita temukan kejadian “jika ada uang pelicin, maka pengurusan surat menjadi lebih mudah dan cepat”. Dari hal sederhana inilah, budaya korupsi terus berakar dan sulit untuk diselesaikan dengan segera.
Vonis hukum yang diberikan terhadap nenek Minah terasa janggal jika kita tilik dari proses demokrasi, terlebih ketika dibandingkan dengan kasus korupsi di Jawa Tengah yang melibatkan empat bekas anggota DPRD dan aparat pemerintah Semarang yang menjadi terpidana dana APBD kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp.2,16 miliar dan di vonis bebas. Tentu saja bukan hanya satu kasus yang dapat kita bandingkan dengan nenek Minah. Anggoro Widjojo, buronan kelas kakap yang terlibat kasus dugaan suap pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan dan diduga melarikan diri ke Singapura pun belum tertangkap hingga saat ini. Nampaknya hukum di negeri ini memang dapat dipermainkan dan direkayasa oleh sang pemilik kekuasaan.

Pembenahan Sistem Politik di Indonesia
Akar budaya korupsi sesungguhnya dapat dikikis dengan tatanan sistem dalam pemerintahan dan penguatan hukum serta peraturan dalam tiap lembaga pemerintahan. Ketidakadilan hukum, termasuk hukum kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, mengindikasikan kesalahan dalam sistem politik di Indonesia. Jika kita amati penyelesaian kasus korupsi masih berkutat pada pedebatan berapa lama hukuman yang harus dijalani dan jika belum di rasa adil bagi tersangka, maka ia naik banding dan melakukan skenario siapa saksi yang paling kuat dalam kasus tersebut. Ketika berbicara tentang sistem politik, maka kita mengartikan variabel tersebut berkaitan dengan kehidupan politik. Seperti yang dikatakan oleh Ronald Chilcote dalam bukunya Teori Perbandingan Politik, bahwa variabel suatu sistem dapat termasuk struktur, aktor, nilai, fungsi, norma, tujuan, input, output, respon dan umpan balik. Dalam membenahi proses keadilan hukum bagi warga, kita dapat melihat pada nilai yang tertanam dalam budaya bangsa Indonesia sebagai salah satu norma yang berlaku. Dalam budaya kita, korupsi adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi dikarenakan hukum belum menyentuh keadilan hukum terhadap koruptor.
Hal yang pertama perlu kita benahi adalah penanaman kesadaran dalam diri bahwa korupsi adalah hal yang merugikan negara dan memalukan. Tindakan ini perlu didukung dengan pendidikan sejak dini dari lingkungan dan sekolah. Dengan demikian, korupsi akan dianggap tabu bagi siapa pun yang melakukannya. Kedua, netralitas birokrat atau pejabat dalam proses hukum. Hal ini perlu guna menegakkan keadilan hukum yang ada dengan tidak memandang apakah terdakwa merupakan kerabat, teman ataupun atasannya. Sehingga keadilan akan selalu berpihak terhadap kebenaran. Ketiga, penerapan aturan yang baku, tegas dan kontinuitas. Dengan aturan yang tegas, maka koruptor tidak dapat melakukan penyuapan terhadap instansi hukum dan bermuara pada pengurangan hukuman yang didapat, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Selain itu, kontinuitas aturan tersebut dapat menghapuskan anggapan bahwa selama ini hukuman yang diterima para koruptor tidak sebanding dengan kesalahan yang ada.
Melihat pembenahan dan penindakan kasus korupsi di negara Jepang, maka dapat kita temukan bahwa Jepang menggunakan pendekatan budaya dan sosial (soft approach). Di dalam masyarakat ditumbuhkan mentalitas bekerja keras melalui proses, disiplin, dan fairness. Perilaku koruptif dipandang sebagai tindakan yang memalukan dan merendahkan martabat dan harga diri. Sehingga para koruptor bahkan melakukan bunuh diri sebelum proses hukuman dijalankan. Budaya dan mentalitas yang dibentuk dalam masyarakat Jepang nampaknya berjalan efektif dalam membentuk kesadaran sejak dini akan rendahnya prilaku korupsi. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Jepang adalah ketika staf menteri luar negeri yang lalai membayar pajak. Kasus itu berimbas besar secara politis karena memicu pengunduran diri Makiko Tanaka dari menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmennya. Di Indonesia, budaya dan mentalitas kesadaran diri belum terbentuk. Hal ini tersirat dari prilaku pejabat Indonesia yang bahkan tidak berani menyatakan bersalah dan mengundurkan diri dari jabatannya ketika terlibat kasus korupsi. Tentu kita masih ingat salah satu kasus yang terjadi pada mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Ia terseret kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dan dianggap bersalah dalam pencairan duit Rp 100 miliar dari BI untuk dana bantuan hukum. Menarik untuk dicermati adalah Burhanudin yang tak puas dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun mengajukan kasasi ke MA. Anehnya hukuman yang diberikan oleh MA relatif ringan, hanya 3 tahun penjara dan denda 200 juta. Kasus demikian menyadarkan kita, betapa mentalitas pejabat kita masih jauh dari pertanggung jawaban seorang pemimpin yang seyogyanya menjaga amanah yang diberikan. Permainan hukum yang dapat didesain sedemikian rupa, membuat ketidakadilan bagi sesama masyarakat. Terlebih bagi seorang nenek Minah yang hanya tahu bahwa ia dikenakan hukuman 1,5 bulan karena mencuri 3 biji kakao, yang tentunya tidak adil jika dibandingkan dengan hukuman yang dierima para koruptor di Indonesia. Di manakah keadilan yang terus kita gaungkan?

Gempa Sumatera Barat VS Pelantikan Anggota DPR 2009-2014

Gempa bumi terjadi kembali di Indonesia, kali ini mengguncang Sumatera Barat dengan 7,9? skala ritcher pada Rabu (30/09/2009). Musibah tersebut meninggalkan duka yang dalam bagi seluruh warga Sumatera Barat. Gempa yang meluluhlantakkan bumi Andalas ini menyebabkan gangguan jaringan komunikasi serta penerangan kota. Sementara itu, Kamis (01/10/09),ratusan? Anggota DPR baru periode 2009-2014 di lantik oleh? . Fasilitas mewah pun diberikan oleh KPU dan negara. Apakah fasilitas pelantikan yang menghabiskan dana ?tersebut layak diberikan dalam kondisi Sumatera berduka?
Pelantikan anggota DPR baru yang berbarengan dengan musibah gempa di Sumatera, seakan hendak meguji toleransi, simpati dan empati kita terhadap saudara sebangsa, bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, di saat fasilitas mewah diberikan untuk anggota dewan yang akan di lantik, saat itu pula Sumatera mengalami musibah gempa bumi. Gempa yang sering terjadi di Indonesia memang disebabkan karena potensi gempa yang besar, mengingat Indonesia berada pada tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Fasifik. Gempa bumi yang merupakan siklus alam memang tidak bisa di hindari, namun Indonesia bisa mempersiapkan langkah-langkah penanganan gempa bagi warga negaranya. Penanganan juga rekonstruksi pasca gempa pastilah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bukankah lebih baik dan bermanfaat jika dana pelantikan DPR yang lebih dari cukup tersebut di alokasikan kepada warga korban gempa di beberapa tempat di Indonesia.
Pendidikan Sadar Gempa
Sebagai negara yang berpotensi besar terkena gempa, Indonesia seyogyanya memetik pelajaran dari negeri Sakura. Gempa tahun? Yang meluluhlantakkan Jepang, menggerakkan Jepang untuk memberikan pendidikan dini akan penanganan gempa terhadap penduduknya. Bahkan, pendidikan sadar gempa itu pun mulai di ajarkan ketika anak-anak berusia ? tahun. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang pun mentargetkan ukuran yang memenuhi persyaratan dalam membangun gedung juga rumah. Hal ini dimaksudkan agar bangunan dapat tahan dari guncangan gempa. Musibah gempa yang belakangan terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di DI Yogyakarta, Jawa Barat (Tasikmalaya) dan Sumatera, memberikan pengalaman yang berharga, betapa kita harus melakukan tindakan preventif sedini mungkin.
Penanganan gempa dapat dilakukan melalui sosialisasi pendidikan sadar gempa yang intens terhadap seluruh elemen bangsa Indonesia. Sosialisasi akan lebih baik disertai tindakan dari pemerintah untuk mulai memikirkan konstruksi bangunan yang kokoh. Dalam sosialisasi, semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan atau sosial serta warga negara, mempunyai peran yang penting untuk turut melakukan pendidikan sadar gempa.
Tindakan awal dapat dimulai dengan publikasi cara-cara penanganan gempa, baik melalui iklan media massa, poster bergambar maupun buku bacaan. Sosialisasi ini meliputi pengenalan awal mengapa gempa bumi terjadi, dampak yang di hasilkan serta penanganan yang harus dilakukan ketika terjadi. Pihak sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya bertanggung jawab akan intensitas sosialisasi pendidikan tersebut terhadap anak-anak, karena pendidikan penanganan gempa harus diajarkan sedini mungkin. Beberapa instansi sudah melakukan langkah tersebut, namun intensitas pengenalan dan sosialisasi yang kurang menyebabkan warga selalu bingung dalam bertindak dan gelisah ketika gempa bumi terjadi.
Tindakan berikutnya, mulai mendirikan bangunan serta rumah-rumah penduduk yang tahan gempa, sehingga dampak kerugian secara materil dapat ditekan seminim mungkin. Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerjasama dengan ? untuk mulai membuat konstruksi bangunan, mensyaratkan kelayakan bangunan dan mengalokasikan dana yang dibutuhkan oleh negara. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat dana yang keluar untuk rekonstruksi pasca gempa akan lebih besar dibanding membangun bangunan tahan gempa mulai saat ini.
Kemewahan Pelantikan DPR Baru
Biaya sebesar ?? yang harus dikeluarkan oleh negara dalam pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 mengundang tanya dalam benak masyarakat Indonesia. Para anggota dewan mendapatkan fasilitas mewah ketika akan dilantik, bahkan seminggu setelah di lantik. Hotel JW Marriot yang menjadi tempat penginapan mungkin bisa mengindikasikan bahwa fasilitas yang didapatkan lebih dari cukup. Secara keseluruhan, negara mengeluarkan biaya sebesar?? Untuk jas, fasiltas penginapan serta transortasi bagi anggota dewan. Fasilitas yang memang menjadi hak anggota dewan seharusnya tidak melebihi batas kewajaran, terlebih melihat kondisi rakyat Indonesia yang sedang terkena musibah.
Negara yang menurut Roger H Soltau adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Miriam Budiarjo,2008), seharusnya melihat persoalan ini sebagai persoalan bersama. Kewenangan negara harus di pakai untuk dapat melakukan tindakan adil atas nama warga negara Indonesia. Bukankah tidak adil rasanya jika anggota dewan yang merupakan representatif rakyat Indonesia bersenang-senang di atas penderitaan korban gempa Sumatera Barat maupun gempa yang terjadi di Tasikmalaya. Bahkan konsep negara serta pemimpin dalam agama Islam menjelaskan bahwa tiap kita adalah pemimpin, dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab akan apa yang dipimpinnya (Kullukum raa’in wa kullukum masuulun ‘an ra’iyyatihi). Tanggung jawab tersebut salah satunya harus direfleksikan dalam keadilan serta rasa berbagi akan kenikmatan, baik berupa materil maupun empati. Marilah kita tengok contoh pemimpin yang bersahaja, Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak akan tenang sebelum melihat rakyatnya sejahtera, bahkan beliau tidak makan sebelum seluruh rakyatnya makan.
Manusia yang mempunyai nafsu akan segala hal yang penuh kenikmatan seperti kedudukan, kemewahan ataupun kekuasaan, digambarkan Hobbes sebagai pusat persoalan sosial dan politik (Ahmad Suhelmi,2007). Menurut Hobbes, manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius, karena pendekatan ini akan semakin menjauhkan manusia dari realitas sosial. Lebih dari itu, pemikir ini mengatakan cara terbaik untuk mendekati manusia adalah dengan melihat manusia sebagai ‘alat mekanis’ dan memahaminya dari pendekatan matematis-geometris, yaitu yang pasti dan terukur. Jika demikian, maka para pemimpin ataupun anggota dewan yang berdiri atas nama rakyat, haruslah melihat langsung keadaan rakyat, dengan demikian mereka dapat membantu secara cepat dan meninggalkan kemewahan yang ada.
Sudah semestinya sebagai bangsa yang besar, kita harus menolong saudara sebangsa. Jangan sampai pelantikan anggota DPR baru yang menghabiskan dana ? triliun/miliar menambah kesedihan korban gempa dan memunculkan rasa perbedaan sesama warga Indonesia. Mari belajar dari kejadian lalu, bahwa perlakuan yang berbeda atau diskriminasi dapat menyulut perpecahan di antara warga negara Indonesia.