Jumat, 28 Agustus 2009

KPU dan Pemilu 2009

Berbagai permasalahan yang terjadi selama pemilu 2009 mengindikasikan kinerja penyelenggara pemilu yang tidak “becus”. Hal ini terus dikritik berbagai kalangan, hingga menuntut pemilu ulang. Permintaan atas pemilu ulang merupakan hal yang wajar jika dilihat dari sudut pandang peserta pemilu,karena merasa dirugikan oleh hasil penghitungan suara. Namun, harus kita ingat, bahwa KPU bukanlah satu-satunya penanggung jawab atas pemilu 2009. Guna menuju terciptanya negara demokrasi yang baik, seluruh elemen dituntut untuk berpartisipasi. Mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu juga masyarakat Indonesia punya andil dalam pesta akbar itu.

Kisruh pemilu yang mendera seluruh provinsi,kabupaten dan kota di Indonesia membuktikan bahwa KPU harus terus berbenah dalam penyelenggaraan demokrasi. Permasalahan DPT ganda, tingginya angka golput hingga permasalahan SK KPU akan keabsahan surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan(dapil) merupakan bagian dari kritikan yang terus bergulir dalam pemilu 2009. Sebagai penyelenggara pemilu,KPU mempunyai otoritas untuk membuat sebuah kebijakan. Sesuai dengan UU no 10 tahun 2008 tentang pemlihan anggota DPR,DPD dan DPRD tanggung jawab pemutakhiran pemilih sampai dengan penetapan DPT berada di tangan KPU. Dalam menyikapi wewenang tersebut, KPU dapat melakukan beberapa langkah dalam menyikapi permasalahn DPT.
Pertama, semestinya kartu tanda penduduk(KTP) dapat menjadi alat ganti bagi warga yang tidak tercantum dalam DPT. Kartu tanda Penduduk(KTP) adalah identitas warga negara Indonesia yang sah,sehingga dapat diartikan bahwa ia adalah benar warga daerah tersebut. Hal ini juga dapat meminimalisir angka golput,karena tak jarang warga yang tidak memilih,beralasan namanya tidak tercantum dalam DPT.
Kedua, penggalakkan massif melalui berbagai macam media massa,cetak dan elektronik dalam menginformasikan perbaikan DPT,terlebih menjelang pilpres bulan juli mendatang. Spanduk atau selebaran di rasa kurang dalam mensosialisasikan perbaikan dan pendaftaran ulang pemilih dalam mendapatkan hak pilihnya.
Ketiga, KPU sebaiknya mempererat kerjasama dengan elemen pemerintah ataupun panwaslu dalam mempersiapkan DPT untuk pilpres 2009. Perbedaan pendapat yang ada harus diminimalisir guna mencapai sebauh kerjasama yang baik. Sebuah organisasi akan terorganisir dengan baik atas dasar kerjasama antara kepala dan tubuh. Demikian halnya dengan pesta demokrasi 2009. KPU sebagai kepala penyelenggara harus bisa memainkan peran dan amanah yang diberikan oleh segenap masyarakat Indonesia.Pun ada dukungan yang baik dari warga negara. Pemilu 2009 yang terbilang unik dalam sistem pelaksanaanya,adalah milik seluruh elemen bangsa Indonesia,mulai sektor pemerintahan,penyelenggara pemilu hingga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama mencapai arah demokrasi yang baik bagi Indonesia.

PDIP Koalisi dengan Demokrat?

Isu PDIP yang akan berkoalisi dengan PD menyeruak ke permukaan. PDIP sebagai partai yang bertahan dengan tradisi oposisi selama ini, di kabarkan telah meraih jatah empat kursi menteri di kabinet. Benarkah partai berlambang kepala banteng ini sudah tidak sanggup untuk mempertahankan tradisi oposisi dan menjadi alat kontrol pemerintah?
Oposisi yang banyak di pahami oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Kata oposisi dalam kamus ilmiah berarti “golongan pelawan; perlawanan; pertentangan.” Banyak masyarakat Indonesia yang berasumsi bahwa ketika sebuah partai menjadi partai oposisi, maka ia akan menentang segala kebijakan pemerintah. Sehingga, tidak banyak partai yang memikirkan dan konsisten untuk menjadi pihak oposisi, di samping kerugian tidak akan mendapat “jatah” kekuasaan dalam pemerintahan.
Sedangkan kata koalisi dalam kamus ilmiah berarti “kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama”. Sebuah partai mempertimbangkan kesamaan visi dan misi antara satu dengan yang lain untuk mencapai kata koalisi. Kesepakatan berkoalisi pun acapkali di bumbui oleh kesepakatan pembagian kekuasaan. Dalam pemilu Juli 2009, 23 partai merapat ke barisan SBY dan PD. Nampaknya, SBY dan PD memang masih menjadi magnet yang kuat bagi partai lain untuk mendapat porsi kekuasaan yang menjanjikan.
Sementara itu, empat partai yang menjadi rival SBY dan PD di pemilu 2009, yaitu Hanura, Gerindra, PDIP dan Golkar, otomatis memilih jalan untuk menjadi oposan pada pemilu kali ini. Menarik untuk diamati adalah perpecahan pendapat dalam tubuh Golkar setelah kekalahan JK. Sebagian kader partai menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari pemerintah, namun sebagian lainnya menilai bahwa Golkar harus menerima konsekwensi dari kekalahan dan belajar untuk menjadi pihak oposisi.
Lalu, bagaimana dengan PDIP? Partai yang berpengalaman menjadi oposan ini nampaknya mulai “tidak betah” untuk menjalankan tradisinya. Isu yang beredar bahwa PDIP akan berkoalisi dengan PD sangat kontras dengan apa yang diungkapkan oleh Panda Nababan dari PDIP pada diskusi politik di CDCC Menteng,23/07/09, bahwa sesuai rapat bersama, PDIP menginginkan dan bersikap oposisi. Isu koalisi ini pun ditanggapi oleh Burhanuddin Muhtadi dalam Suara Anda di Metro TV,18/08/09. Ia mengatakan, munculnya kata koalisi kemungkinan di karenakan bahwa pemilu 2014 akan menjadi pasar bebas dengan wajah-wajah baru. Sehingga, pihak yang tergabung dalam pemerintahan, akan lebih mudah untutk berkompetisi pada pemilu 2014.
Pemilu 2014 memang di yakini akan menjadi pemilu yang menarik, hal ini di sebabkan wajah-wajah lama sang politisi akan mulai tergantikan dengan wajah-wajah baru. Prabowo Subianto di yakini akan maju bersama PDIP dalam bursa capres cawapres pemilu 2014. Jika memang rencana tersebut adalah sesuatu yang pasti, maka PDIP harus mencari jalan dari sekarang untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya, dan kemungkinan, berkoalisi dengan PD adalah salah satu jalan tersebut. Apapun faktor yang menjadikan isu ini merebak, tidak lain adalah karena faktor “meraih kekuassaan”.
Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan sebagai berikut; Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau sekelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. (Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,hal.60)
Hal yang dapat dipertanyakan dalam isu ini adalah, bagaimana dengan alat kontrol pemerintahan?. Dua partai yang tersisa, yaitu Hanura dan Gerindra dinilai belum kuat untuk menjalankan fungsi oposisi sebagai alat kontrol pemerintah jika PDIP dan Golkar sama-sama melirik untuk berkoalisi denga PD di pemerintahan. Lepas dari hal itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memahami bahwa menjadi oposan bukan berarti menjadi pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Menjadi oposisi pun harus mendukung segala kebijakan pemerintah yang menyejahterakan rakyat serta menjadi penyeimbang pemerintah untuk menjalankan check and balance ketika kebijakan pemerintah mulai tidak mementingkan rakyat.
Lepas dari isu koalisi PDIP dengan PD, menjadi pihak apapun sebuah partai, baik oposisi atau koalisi, diharapkan dapat menjalankan fungsi nya masing-masing sebagai pengambil dan pengontrol kebijakan. Dengan demikian, masing-masing pihak akan menjadi pihak yang terhormat karena memposisikan diri sebagai wakil rakyat yang benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat tanpa di sertai kehausan kekuasaan. Semoga.