Minggu, 10 Januari 2010
Masih Kuatkah Ketahanan Bangsa Indonesia?
Masih segar dalam ingatan ketika Malaysia mengklaim batik, reog Ponorogo, angklung serta lagu ‘Rasa Sayange’ sebagai bagian dari budaya mereka. Kejadian itu berulang kembali pada klaim atas tari Pendet dari Bali. Permasalahan ini tentu mengusik sanubari kita sebagai masyarakat Indonesia, budaya kita di klaim pihak asing. Klaim negara asing atas budaya bangsa bisa terjadi lantaran tidak adanya sikap tegas pemerintah Indonesia atas kejadian serupa pada tahun lalu.
Klaim Rentan Intervensi
‘Bangsa yang kuat dan bermartabat adalah bangsa yang mampu melindungi warga negaranya serta mampu mempertahankan keanekaragaman budaya bangsa’ . Mari kita menilik beberapa permasalahan yang terjadi serta klaim Malaysia atas budaya Indonesia. Penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) yang bekerja di Malaysia menjadi kasus serius yang kerap terjadi tiap tahun. Bahkan,beberapa TKI harus menerima perlakuan kasar dari majikannya berupa penyiksaan hingga menimbulkan luka fisik yang serius. Sebutlah salah satunya kasus Nirmala Bonat yang sempat mencuat pada waktu itu. Secara fisik, wajah dan tubuh TKI ini mengalami perubahan drastis akibat penyiksaan majikannya di Malaysia. Kasus penyiksaan yang baru terjadi menimpa Siti Hajar, seorang TKI di Malaysia. Apakah kita melihat adanya tindak lanjut dari Malaysia atas warga negaranya yang melakukan penyiksaan atas warga negara lain?, dan adakah pula kita melihat sikap yang tegas dari pemerintah Indonesia?. Sikap tidak tegas ini yang memicu adanya ‘efek tidak jera’ bagi Malaysia dalam menghormati keberadaan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman budaya bangsa.
Sejenak kita tengok beberapa klaim Malaysia atas budaya Indonesia yang semakin membuat kita mengelus dada. Klaim atas Reog Ponorogo yang merupakan asli budaya Ponorogo, Jawa Timur, lalu angklung yang merupakan budaya asli tanah pasundan Jawa Barat. Bahkan, kita mengenal seorang tokoh yang mendirikan pusat pelatihan, pembuatan dan pergelaran musik angklung, yaitu Udjo Ngalagena. Tidak cukup sampai di situ, batik pun di klaim sebagai seni budaya Malaysia. Memang bukan hanya Negara Malaysia yang mengklaim budaya khas bangsa. Salah satu makanan khas Indonesia, yaitu tempe sudah di hak patenkan oleh Jepang dan AS, namun Jepang mempatenkannya sebagai bahan kosmetik. Bagaimana dengan AS? Negara adidaya tersebut mempatenkan tempe untuk proses pembuatan obat-obatan dari tempe. Untungnya, dua negara tersebut tidak mempatenkan tempe sebagai makanan, dan Indonesia harus bergerak cepat akan hal itu.
Satu hal penting yang patut kita catat, bahwa dalam urusan klaim mengklaim, pihak asing bermain di dalamnya. Indonesia- Malaysia adalah negara tetangga yang teramat dekat, baik dari segi rumpun maupun perbatasan. Bergulirnya kasus pelecehan terhadap lirik lagu Indonesia Raya di internet menunjukkan bahwa permasalahan klaim semakin menggiring kedua bangsa dalam penyelesaian kasus yang rumit. Lirik yang beredar di dunia maya tersebut bisa saja ditulis oleh pihak yang mengintervensi permasalahan kedua bangsa saat ini dan menginginkan adanya pertikaian antara dua pihak. Tidak hanya itu, beredarnya video penyiksaan terhadap TKI di internet yang diduga dilakukan oleh Kepolisian Malaysia semakin menambah runcing permasalahan kedua bangsa.
Ketahanan Bangsa Indonesia
“NKRI adalah harga mati”, itulah semboyan yang terus digaungkan oleh para pemimpin kita terdahulu dan sejatinya harus kita pertahankan sampai nanti. Tidak hanya budaya bangsa, wilayah dan kepulauan Indonesia pun di klaim oleh Malaysia. Kita masih ingat ketika Pulau Sipadan dan Ligitan harus hilang dari kepulauan Indonesia. Putusan Mahkamah International Court of Justice (ICJ) pada 17 Desember 2002 menyatakan bahwa dua pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Malaysia. Sejak keputusan itulah Malaysia semakin membabi buta mengklaim budaya serta pulau lainnya yang berada di wilayah Indonesia. Tidak adanya titik temu antara Indonesia-Malaysia akan kepemilikan pulau Ambalat menunjukkan bahwa ketahanan bangsa sedang di uji, dan Malaysia tidak akan mengalah meski dengan negara serumpun.
Selain Ambalat, pulau Sitabok yang terletak di Jawa Timur di tawarkan dengan harga yang menarik dalam sebuah situs internet. Isu penjualan pulau semakin meluas dengan di kabarkannya tiga pulau di Mentawai yang tengah di tawarkan kepada pihak asing dalam situs internet. Beberapa kabar penjualan pulau Indonesia yang tersebar di internet menunjukkan bahwa permasalahan kedua bangsa tidak cukup hanya di selesaikan dengan kata maaf. Beberapa permasalahan penjualan pulau yang muncul di internet pun mengindikasikan adanya keterlibatan pihak asing yang semakin menambah keruh suasana.
Banyaknya demo serta sikap penolakan terhadap Malaysia, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah geram dan sangat marah. Ketahanan bangsa di uji begitu juga dengan sikap pemerintah Indonesia. Pemerintah atau pemegang kekuasaan adalah representatif atas sikap warga negara. Dalam buku Pemikiran Politik Barat, Ahmad Suhelmi, dikatakan bahwa Hegel dalam gagasannya tentang kekuasaan negara, yaitu bahwa pemegang kekuasaan adalah akal impersonal dan perwujudan kemauan kolektif yang menjelma menjadi manusia. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di negeri ini harus bersikap tegas atas permasalahan klaim Malaysia yang terus berulang.
Pemerintah perlu melakukan beberapa hal dalam menyelesaikan permasalahan kedua bangsa:
Pertama, Pendataan yang valid dengan tempo secepat mungkin akan segala kepemilikan bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat budaya, seni, kepulauan, makanan khas dan sebagainya. Hasil pendataan ini harus dipublikasikan ke tiap negara di dunia.
Kedua, Berusaha untuk meminimalisir ketergantungan pengiriman TKI ke Malaysia. Dengan jumlah TKI Indonesia yang demikian banyak di negeri Jiran tersebut, menyebabkan ketergantungan bangsa ini terhadap Malaysia. Pemerintah perlu membangun lapangan kerja lebih banyak di dalam negeri.
Ketiga, Mensosialisasikan kepada segenap bangsa Indonesia untuk tidak mudah terpancing amarah atas klaim yang terus bergulir, baik yang bersumber dari internet atau media massa. Hal ini perlu kita lakukan untuk meminimalisir dampak atas intervensi pihak asing lainnya.
Keempat, Pemerintah perlu membuat nota kesepahaman dan perjanjian atas hak serta kewajiban warga negara Indonesia di negeri tetangga baik yang bekerja sebagai TKI ataupun pelajar. Dengan sikap tegas yang di tandai oleh perjanjian tersebut, maka pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban atas perlindungan warga negara Indonesia dan kewajiban pula untuk menghukum warga negaranya.
Dengan sikap tegas dan gerak cepat dari pemerintah dalam menyelesaikan segala permasalahan kedua bangsa, ketahanan bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan negeri ini pun tidak perlu di ragukan lagi, semoga.
Menilik Rasa Keadilan di Indonesia*
Masih segar dalam ingatan, kasus seorang nenek bernama Minah (55 tahun), yang mencuri 3 biji kakao di perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4 Banyumas, Jawa Tengah pertengahan Agustus lalu. Nenek 7 cucu ini divonis 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Sebuah ironi ketika saat bersamaan, para koruptor yang telah merugikan negara miliaran rupiah berhasil kabur dari jerat hukum. Lantas, hukum manakah lagi yang berpihak kepada rakyat kecil, di mana peran pemerintah dalam menegakkan keadilan hukum di negara demokrasi?
Pasal 27 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, nampaknya telah pudar dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Setelah kasus Cicak vs Buaya yang terus bergulir, penangkapan nenek Minah menjadi suatu yang mengherankan bagi masyarakat banyak. Jika merujuk pada pasal 27 ayat 1 UUD 45, masih adakah kesamaan kedudukan dalam proses hukum yang berjalan di Indonesia, ketika seorang nenek mengaku telah mengambil 3 biji kakao, sementara para koruptor bahkan mengelak telah melakukan korupsi
Keadilan di Indonesia
Ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Praktik tersebut menjadi lumrah saat semua bentuk penyelewengan dapat diselesaikan dengan uang dan kekuasaan. Suburnya berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menandakan bahwa ada yang salah dalam sistem birokrasi kita, termasuk di dalamnya para birokrat serta pemegang kekuasaan. Korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata telah dikenal sejak zaman kolonial. Pada masa itu, banyak dari pejabat Belanda yang memberikan suap kepada para bangsawan yang mau mempertukarkan kekayaan daerahnya kepada penjajah. Hingga bergulirlah masa kemerdekaan, termasuk pada masa orde lama, baru dan reformasi yang kerap di isi dengan permasalahan pemberantasan korupsi. Menjadi penting untuk kita amati ketika budaya korupsi dalam masyarakat demokrasi terjadi. Ketika demokrasi di terapkan sebagai sebuah sistem dalam suatu negara, maka reformasi birokrasi menjadi hal yang dituntut untuk dilaksanakan.
Paparan Robert A Dahl, yang menyatakan bahwa demokrasi telah dikenal dan didiskusikan lebih kurang selama dua ribu lima ratus tahun, menandakan bahwa negara dengan sistem demokrasi telah diperhitungkan untuk diterapkan dalam sebuah sistem negara.
Negara demokrasi menjanjikan suatu masyarakat untuk menyatakan kebebasan berpendapat, berekspresi dan ikut dalam proses hukum yang berlaku serta menjadikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pertanyaannya kemudian, apakah demokrasi yang kita jalani di Indonesia telah mengimplementasikan sebuah kedilan dalam birokrasi Indonesia bahkan bagi seorang nenek Minah, ataukah berlaku hukum rimba yang mengatakan bahwa “yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menang?”. Andrew Heywood dalam Political Theory mengatakan bahwa dalam banyak hal, bagaimanapun kekuasaan terkait dengan sebuah hubungan yang ada, sebagai penggunaan kontrol oleh satu orang terhadap orang lain. Kekuasaan dilihat sebagai kapasitas untuk membuat keputusan formal yang mana dalam beberapa hal mengikat terhadap lainnya, seperti pejabat pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh para pejabat dan birokrat Indonesia, memang sangat tambun dan terkesan tidak tersentuh oleh rakyat kecil. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adalah birokrasi dalam pengurusan pembuatan KTP, akta kelahiran, SIM dan lainnya. Masih saja kita temukan kejadian “jika ada uang pelicin, maka pengurusan surat menjadi lebih mudah dan cepat”. Dari hal sederhana inilah, budaya korupsi terus berakar dan sulit untuk diselesaikan dengan segera.
Vonis hukum yang diberikan terhadap nenek Minah terasa janggal jika kita tilik dari proses demokrasi, terlebih ketika dibandingkan dengan kasus korupsi di Jawa Tengah yang melibatkan empat bekas anggota DPRD dan aparat pemerintah Semarang yang menjadi terpidana dana APBD kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp.2,16 miliar dan di vonis bebas. Tentu saja bukan hanya satu kasus yang dapat kita bandingkan dengan nenek Minah. Anggoro Widjojo, buronan kelas kakap yang terlibat kasus dugaan suap pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan dan diduga melarikan diri ke Singapura pun belum tertangkap hingga saat ini. Nampaknya hukum di negeri ini memang dapat dipermainkan dan direkayasa oleh sang pemilik kekuasaan.
Pembenahan Sistem Politik di Indonesia
Akar budaya korupsi sesungguhnya dapat dikikis dengan tatanan sistem dalam pemerintahan dan penguatan hukum serta peraturan dalam tiap lembaga pemerintahan. Ketidakadilan hukum, termasuk hukum kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, mengindikasikan kesalahan dalam sistem politik di Indonesia. Jika kita amati penyelesaian kasus korupsi masih berkutat pada pedebatan berapa lama hukuman yang harus dijalani dan jika belum di rasa adil bagi tersangka, maka ia naik banding dan melakukan skenario siapa saksi yang paling kuat dalam kasus tersebut. Ketika berbicara tentang sistem politik, maka kita mengartikan variabel tersebut berkaitan dengan kehidupan politik. Seperti yang dikatakan oleh Ronald Chilcote dalam bukunya Teori Perbandingan Politik, bahwa variabel suatu sistem dapat termasuk struktur, aktor, nilai, fungsi, norma, tujuan, input, output, respon dan umpan balik. Dalam membenahi proses keadilan hukum bagi warga, kita dapat melihat pada nilai yang tertanam dalam budaya bangsa Indonesia sebagai salah satu norma yang berlaku. Dalam budaya kita, korupsi adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi dikarenakan hukum belum menyentuh keadilan hukum terhadap koruptor.
Hal yang pertama perlu kita benahi adalah penanaman kesadaran dalam diri bahwa korupsi adalah hal yang merugikan negara dan memalukan. Tindakan ini perlu didukung dengan pendidikan sejak dini dari lingkungan dan sekolah. Dengan demikian, korupsi akan dianggap tabu bagi siapa pun yang melakukannya. Kedua, netralitas birokrat atau pejabat dalam proses hukum. Hal ini perlu guna menegakkan keadilan hukum yang ada dengan tidak memandang apakah terdakwa merupakan kerabat, teman ataupun atasannya. Sehingga keadilan akan selalu berpihak terhadap kebenaran. Ketiga, penerapan aturan yang baku, tegas dan kontinuitas. Dengan aturan yang tegas, maka koruptor tidak dapat melakukan penyuapan terhadap instansi hukum dan bermuara pada pengurangan hukuman yang didapat, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Selain itu, kontinuitas aturan tersebut dapat menghapuskan anggapan bahwa selama ini hukuman yang diterima para koruptor tidak sebanding dengan kesalahan yang ada.
Melihat pembenahan dan penindakan kasus korupsi di negara Jepang, maka dapat kita temukan bahwa Jepang menggunakan pendekatan budaya dan sosial (soft approach). Di dalam masyarakat ditumbuhkan mentalitas bekerja keras melalui proses, disiplin, dan fairness. Perilaku koruptif dipandang sebagai tindakan yang memalukan dan merendahkan martabat dan harga diri. Sehingga para koruptor bahkan melakukan bunuh diri sebelum proses hukuman dijalankan. Budaya dan mentalitas yang dibentuk dalam masyarakat Jepang nampaknya berjalan efektif dalam membentuk kesadaran sejak dini akan rendahnya prilaku korupsi. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Jepang adalah ketika staf menteri luar negeri yang lalai membayar pajak. Kasus itu berimbas besar secara politis karena memicu pengunduran diri Makiko Tanaka dari menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmennya. Di Indonesia, budaya dan mentalitas kesadaran diri belum terbentuk. Hal ini tersirat dari prilaku pejabat Indonesia yang bahkan tidak berani menyatakan bersalah dan mengundurkan diri dari jabatannya ketika terlibat kasus korupsi. Tentu kita masih ingat salah satu kasus yang terjadi pada mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Ia terseret kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dan dianggap bersalah dalam pencairan duit Rp 100 miliar dari BI untuk dana bantuan hukum. Menarik untuk dicermati adalah Burhanudin yang tak puas dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun mengajukan kasasi ke MA. Anehnya hukuman yang diberikan oleh MA relatif ringan, hanya 3 tahun penjara dan denda 200 juta. Kasus demikian menyadarkan kita, betapa mentalitas pejabat kita masih jauh dari pertanggung jawaban seorang pemimpin yang seyogyanya menjaga amanah yang diberikan. Permainan hukum yang dapat didesain sedemikian rupa, membuat ketidakadilan bagi sesama masyarakat. Terlebih bagi seorang nenek Minah yang hanya tahu bahwa ia dikenakan hukuman 1,5 bulan karena mencuri 3 biji kakao, yang tentunya tidak adil jika dibandingkan dengan hukuman yang dierima para koruptor di Indonesia. Di manakah keadilan yang terus kita gaungkan?
Gempa Sumatera Barat VS Pelantikan Anggota DPR 2009-2014
Pelantikan anggota DPR baru yang berbarengan dengan musibah gempa di Sumatera, seakan hendak meguji toleransi, simpati dan empati kita terhadap saudara sebangsa, bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, di saat fasilitas mewah diberikan untuk anggota dewan yang akan di lantik, saat itu pula Sumatera mengalami musibah gempa bumi. Gempa yang sering terjadi di Indonesia memang disebabkan karena potensi gempa yang besar, mengingat Indonesia berada pada tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Fasifik. Gempa bumi yang merupakan siklus alam memang tidak bisa di hindari, namun Indonesia bisa mempersiapkan langkah-langkah penanganan gempa bagi warga negaranya. Penanganan juga rekonstruksi pasca gempa pastilah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bukankah lebih baik dan bermanfaat jika dana pelantikan DPR yang lebih dari cukup tersebut di alokasikan kepada warga korban gempa di beberapa tempat di Indonesia.
Pendidikan Sadar Gempa
Sebagai negara yang berpotensi besar terkena gempa, Indonesia seyogyanya memetik pelajaran dari negeri Sakura. Gempa tahun? Yang meluluhlantakkan Jepang, menggerakkan Jepang untuk memberikan pendidikan dini akan penanganan gempa terhadap penduduknya. Bahkan, pendidikan sadar gempa itu pun mulai di ajarkan ketika anak-anak berusia ? tahun. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang pun mentargetkan ukuran yang memenuhi persyaratan dalam membangun gedung juga rumah. Hal ini dimaksudkan agar bangunan dapat tahan dari guncangan gempa. Musibah gempa yang belakangan terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di DI Yogyakarta, Jawa Barat (Tasikmalaya) dan Sumatera, memberikan pengalaman yang berharga, betapa kita harus melakukan tindakan preventif sedini mungkin.
Penanganan gempa dapat dilakukan melalui sosialisasi pendidikan sadar gempa yang intens terhadap seluruh elemen bangsa Indonesia. Sosialisasi akan lebih baik disertai tindakan dari pemerintah untuk mulai memikirkan konstruksi bangunan yang kokoh. Dalam sosialisasi, semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan atau sosial serta warga negara, mempunyai peran yang penting untuk turut melakukan pendidikan sadar gempa.
Tindakan awal dapat dimulai dengan publikasi cara-cara penanganan gempa, baik melalui iklan media massa, poster bergambar maupun buku bacaan. Sosialisasi ini meliputi pengenalan awal mengapa gempa bumi terjadi, dampak yang di hasilkan serta penanganan yang harus dilakukan ketika terjadi. Pihak sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya bertanggung jawab akan intensitas sosialisasi pendidikan tersebut terhadap anak-anak, karena pendidikan penanganan gempa harus diajarkan sedini mungkin. Beberapa instansi sudah melakukan langkah tersebut, namun intensitas pengenalan dan sosialisasi yang kurang menyebabkan warga selalu bingung dalam bertindak dan gelisah ketika gempa bumi terjadi.
Tindakan berikutnya, mulai mendirikan bangunan serta rumah-rumah penduduk yang tahan gempa, sehingga dampak kerugian secara materil dapat ditekan seminim mungkin. Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerjasama dengan ? untuk mulai membuat konstruksi bangunan, mensyaratkan kelayakan bangunan dan mengalokasikan dana yang dibutuhkan oleh negara. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat dana yang keluar untuk rekonstruksi pasca gempa akan lebih besar dibanding membangun bangunan tahan gempa mulai saat ini.
Kemewahan Pelantikan DPR Baru
Biaya sebesar ?? yang harus dikeluarkan oleh negara dalam pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 mengundang tanya dalam benak masyarakat Indonesia. Para anggota dewan mendapatkan fasilitas mewah ketika akan dilantik, bahkan seminggu setelah di lantik. Hotel JW Marriot yang menjadi tempat penginapan mungkin bisa mengindikasikan bahwa fasilitas yang didapatkan lebih dari cukup. Secara keseluruhan, negara mengeluarkan biaya sebesar?? Untuk jas, fasiltas penginapan serta transortasi bagi anggota dewan. Fasilitas yang memang menjadi hak anggota dewan seharusnya tidak melebihi batas kewajaran, terlebih melihat kondisi rakyat Indonesia yang sedang terkena musibah.
Negara yang menurut Roger H Soltau adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Miriam Budiarjo,2008), seharusnya melihat persoalan ini sebagai persoalan bersama. Kewenangan negara harus di pakai untuk dapat melakukan tindakan adil atas nama warga negara Indonesia. Bukankah tidak adil rasanya jika anggota dewan yang merupakan representatif rakyat Indonesia bersenang-senang di atas penderitaan korban gempa Sumatera Barat maupun gempa yang terjadi di Tasikmalaya. Bahkan konsep negara serta pemimpin dalam agama Islam menjelaskan bahwa tiap kita adalah pemimpin, dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab akan apa yang dipimpinnya (Kullukum raa’in wa kullukum masuulun ‘an ra’iyyatihi). Tanggung jawab tersebut salah satunya harus direfleksikan dalam keadilan serta rasa berbagi akan kenikmatan, baik berupa materil maupun empati. Marilah kita tengok contoh pemimpin yang bersahaja, Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak akan tenang sebelum melihat rakyatnya sejahtera, bahkan beliau tidak makan sebelum seluruh rakyatnya makan.
Manusia yang mempunyai nafsu akan segala hal yang penuh kenikmatan seperti kedudukan, kemewahan ataupun kekuasaan, digambarkan Hobbes sebagai pusat persoalan sosial dan politik (Ahmad Suhelmi,2007). Menurut Hobbes, manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius, karena pendekatan ini akan semakin menjauhkan manusia dari realitas sosial. Lebih dari itu, pemikir ini mengatakan cara terbaik untuk mendekati manusia adalah dengan melihat manusia sebagai ‘alat mekanis’ dan memahaminya dari pendekatan matematis-geometris, yaitu yang pasti dan terukur. Jika demikian, maka para pemimpin ataupun anggota dewan yang berdiri atas nama rakyat, haruslah melihat langsung keadaan rakyat, dengan demikian mereka dapat membantu secara cepat dan meninggalkan kemewahan yang ada.
Sudah semestinya sebagai bangsa yang besar, kita harus menolong saudara sebangsa. Jangan sampai pelantikan anggota DPR baru yang menghabiskan dana ? triliun/miliar menambah kesedihan korban gempa dan memunculkan rasa perbedaan sesama warga Indonesia. Mari belajar dari kejadian lalu, bahwa perlakuan yang berbeda atau diskriminasi dapat menyulut perpecahan di antara warga negara Indonesia.
Demokratisasi Setengah Hati di Tahun 2009*
Demokrasi seperti yang dikatakan oleh Robert A Dahl, telah dikenal dan didiskusikan selama lebih kurang dua ribu lima ratus tahun. Ini berarti, selama itu pula, demokrasi terus diperbincangkan untuk menjadi sebuah sistem yang paling pas untuk diterapkan dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Dalam negara demokrasi, semua orang berhak untuk dipenuhi kebutuhannya oleh negara. Dalam negara demokrasi pula, tiap orang berhak untuk mempunyai kebebasan berpendapat, berekspresi dan mendapatkan keadilan yang berimbang. Pertanyaannya kemudian, apakah Indonesia sudah melakukan demokratisasi sebagai bentuk penerapan demokrasi dalam tiap permasalahan yang muncul pada tahun 2009?
Letak Demokratisasi Indonesia
Menjadi hal menarik, jika kita mengurai satu persatu beberapa permasalahan politik dan hukum yang terjadi di tahun 2009. Dimana sumber permasalahan terletak pada lemahnya demokratisasi Indonesia. Kisruh Pemilu 2009 yang baru saja kita lewati, di penuhi oleh berbagai kejadian saling tuding antar partai, money politics, buruknya penanganan DPT (daftar pemilih tetap) sampai adanya dugaan campur tangan pihak asing dalam prosesi Pemilu. Demokrasi seperti dikatakan oleh Juan J Linz dalam The breakdown of Democratic Regimes adalah menandakan kebebasan legal untuk memformulasikan dan advokasi alternatif politik dengan hak yang seiring/bersamaan untuk kebebasan berasosiasi, kebebasan berbicara dan kebebasan mendasar manusia lainnya; bebas dan kompetisi tanpa kekerasan antara para pemimpin serta adanya partisipasi atas semua anggota komunitas politik apapun pilihan politik mereka.
Proses pemilu 2009 lalu, memunculkan sebuah kompetisi yang dilalui dengan cara tidak semestinya. Terjadi kampanye gelap dalam memenangkan calon tertentu dan adanya politik uang hanya dengan tujuan agar masyarakat memilih calon yang tengah diusung. Hal ini menandakan ketidaksehatan dalam proses demokrasi kita. Para elite tidak menyuguhkan pendidikan politik bagi rakyat dengan membangun sebuah kebebasan yang bertanggung jawab dalam politik. Alih-alih melaksanakan demokratisasi, elit politik dengan santainya menggunakan kata kebebasan berpendapat dan ekspresi dalam negara demokrasi hanya alasan demi memuluskan kepentingan tertentu. Sehingga, pendidikan politik dalam negara demokrasi yang seharusnya terlaksana dengan bantuan partai politik sebagai salah satu agen sosialisasi politik, terputus di tengah jalan karena sikap elit yang tidak mendukung.
Pada tahun 2009, juga mucul kasus Prita yang tersandung UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) karena menulis ketidakpuasannya dengan pelayanan salah satu Rumah Sakit yang ia tulis di sebuah situs di internet. Pihak RS pun menggugat Prita karena merasa dicemarkan nama baiknya. Terbersit sebuah pertanyaan, bukankah dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hal yang wajar?. Jika demokrasi di katakan government by people, maka kebebasan berpendapat dari rakyat atas pelayanan yang di dapat, harus kita hargai. Kasus Prita pun memunculkan permasalahan lain, selain tuduhan pencemaran nama baik. UU ITE adalah UU yang tidak familiar bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Bagaimana bisa UU ini tiba-tiba muncul dan digunakan untuk melakukan pidana pada Prita. Keterasingan UU ITE ditelinga kita bisa jadi mengindikasikan dua hal; lemahnya sosialisasi pengenalan UU dan peraturan pada masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia yang belum “melek” pada UU yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, dalam permasalahan hukum Indonesia, tentu kita masih ingat dengan dihukumnya seorang nenek yang bernama Minah selama 1,5 bulan karena mencuri. Ia mencuri 3 biji kakao di perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4 Banyumas, Jawa Tengah pada pertengahan Agusutus 2009. Persoalan ini menjadi menarik karena adanya ketidakadilan proses hukum yang terjadi. Jika seorang nenek mencuri 3 biji kakao dan harus mengalami hukuman selama 1,5 bulan, maka bagaimana dengan koruptor kelas kakap yang masih bebas berkeliaran atau hanya dijerat dengan 2 sampai 3 tahun masa hukuman. Ketika sebuah negara menerapkan sistem demokrasi, maka negara tersebut sudah harus siap untuk menjunjung keadilan yang sama bagi seluruh masyarakatnya. Karena sejatinya demokrasi adalah memberikan kebebasan bagi warganya untuk berpendapat, berekspresi dan kebebasan manusia mendasar lainnya, termasuk hak untuk memperoleh keadilan yang imbang. Ketidakadilan ini pun menyalahi Pasal 27 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Sebelum kasus ketidakadilan hukuman bagi “wong cilik” tersebut terjadi, maka persoalan politik dan hukum lainnya, yaitu Cicak vs Buaya telah terjadi dan meguras seluruh perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, tertangkapnya Bibit dan Hamzah yang merupakan petinggi KPK telah membuat masyarakat geram. Menurut hemat penulis, kasus Cicak vs Buaya adalah representasi dari ketidakseimbangan instansi yang ada di Indonesia. Adanya ketimpangan tugas dan wewenang dari sebuah instansi atau komisi, mengakibatkan banyak hal ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk perseteruan KPK dan Polri. Pengerucutan lembaga perlu dilaksanakan demi terlaksananya tugas, hak dan kewajiban dari sebuah institusi, yang akan menimbulkan proses hukum dan demokrasi yang baik di Indonesia.
Selain kasus Cicak vs Buaya, kisruh bank Century mewarnai permasalahan politik dan hukum di tahun 2009. Kasus yang nampaknya akan bergulir lama tersebut, melibatkan seorang menteri yaitu Sri Mulyani dan Boediono yang merupakan mantan Gubernur BI yang saat ini menjadi wakil presiden, kasus ini bahkan di duga oleh beberapa pihak mempunyai keterkaitan dengan Presiden SBY beserta Partai Demokrat. Kasus yang telah melibatkan raibnya uang rakyat sebesar 6,7 triliun tersebut dapat dipandang dari sudut birokrasi Indonesia Jika merujuk pada tipe ideal birokrasi menurut Weber, maka ia ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Dalam kasus bank Century, tidak ada transparansi pengelolaan uang yang berjalan. Terbukti dengan hilangnya uang para nasabah yang belum dikembalikan hingga hari ini. Fungsi administrasi yang dijalankan dengan cara rasional pun tidak kita temukan di Bank Century. Hal ini bisa dilihat dari adanya aliran dana yang begitu besar masuk ke bank Century, ini terasa aneh mengingat bank Century bukanlah sebuah bank besar dengan track record yang bagus. Maka tidak heran jika bank Century dikatakan hanya sebagai bank money laundry, tempat sejumlah pejabat melakukan pencucian uang. Jelas tidak ada upaya demokratisasi dalam bank Century, karena dalam hal ini, rakyat dirugikan dengan ketidakjelasan sistem birokrasi yang ada.
Pada penghujung akhir tahun, kita dikejutkan dengan diluncurkannya sebuah buku berjudul “Membongkar Gurita Cikeas” yang ditulis oleh George Aditjondro. Buku tersebut membeberkan keterkaitan Presiden SBY, partai demokrat, yayasan Cikeas serta beberapa pejabat juga nama-nama lain dengan kasus bank Century yang tengah diproses. Isi dari buku tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa nama yang terseret dalam buku tersebut pun menggugat dan mengatakan bahwa tulisan George tidak mempunyai fakta dan tidak beralasan. Lepas dari pro kontra yang mewarnai munculnya buku tersebut, satu hal yang patut kita garis bawahi adalah ditariknya buku itu dari peredaran. Hal ini adalah upaya yang tidak sehat dalam proses demokratisasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh warga. Biarkanlah masyarakat yang menilai isi serta pemaparan dari buku tersebut, tanpa mengusung kebebasan masyarakat untuk membacanya dengan menarik buku tersebut. Jika upaya penarikan tersebut tetap dijalankan, maka keadaan Indonesia tidak ubahnya dengan rezim otoriter Soeharto. Hal ini pun menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia masih setengah hati.
Solusi atas permasalahan
Tidak ada yang salah dengan sistem demokrasi. Demokrasi memang mengakomodir segala perbedaan. Dalam demokrasi, tiap warga berhak untuk mengutarakan pendapat dan kepentingannya, sehingga tidak jarang akan menimbulkan gesekan. Namun, dengan sistem demokrasi, setiap permasalahan yang terjadi akan menemukan jalan keluarnya, dikarenakan adanya keberimbangan dalam menyuarakan hak dari tiap warga negara. Salah satu pertanyaan yang dimunculkan oleh Adhie Massardi dari Komite Bangkit Indonesia ketika penulis menghadiri diskusi dan bedah buku Harlan Sumarsono, yaitu “Paradoks Demokrasi”, mengapa demokrasi lantas tak kunjung mensejahterakan?. Menurut hemat penulis, hal tersebut disebabkan karena adanya pemahaman demokrasi yang berbeda-beda. Banyak para pemimpin yang berdalih mereka telah menjalankan demokrasi dengan mensejahterakan rakyatnya. Namun pada kenyataannya, banyak kebijakan pemimpin yang sebetulnya tidak memihak pada rakyat melainkan hanya merugikan.
Demokratisasi setengah hati tercermin dalam berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat di satu sisi, namun di sisi lain, kita masih berkutat pada ketidakadilan dalam proses hukum. Terlebih, banyak permasalahan yang ditunggangi oleh berbagai kepentingan, sehingga tidak tercermin demokrasi yang mengusung pemerintahan oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus mengubah demokratisasi yang masih setengah tersebut melalui pembenahan sistem demokrasi atau cara menjalankannya. Peran Media dan civil society sangat dibutuhkan guna menjalankan keseimbangan sebagai kontrol sosial dalam proses demokrasi. pendidikan politik bagi masyarakat dalam negara demokrasi Indonesia pun perlu ditingkatkan. Media, civil society dan pemerintah yang merupakan agen sosialisasi serta pendidikan politik, harus mengedepankan contoh yang baik dengan tidak mengedepankan kepentingan tertentu dalam upaya pelaksanaan demokratisasi. Semoga pada tahun 2010, demokrasi Indonesia akan menemukan hakikatnya menjadi sebuah alat dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.
Perempuan dalam Politik di Negara Demokrasi*
Adalah ironi melihat dinamika politik Indonesia yang masih di dominasi oleh sebagian besar kaum lelaki. Padahal, dalam negara demokrasi, semua pihak baik perempuan atau lelaki sama-sama berhak untuk berpartisipasi secara penuh dan mendapatkan persamaan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam kegiatan politik. Keterlibatan perempuan yang masih minim dalam politik dipercaya banyak pihak karena masih terbatasnya kompetensi perempuan dalam berkecimpung serta menyelesaikan permasalahan politik. Ditambah lagi anggapan bahwa dunia politik bukanlah dunia yang cocok untuk perempuan mengaktualisasikan dirinya. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi seluruh warganya, sudah tentu seharusnya tidak ada pengecualian bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.
Hakikat demokrasi
Demokrasi dikatakan oleh Robert Dahl telah dikenal dan didiskusikan selama kurang lebih dua ribu lima ratus tahun lalu. Jika begitu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang matang dengan mengikutsertakan seluruh warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Demokrasi mengusung kebebasan dalam berpendapat, berekspresi dan juga merupakan government by people, di mana masyarakat mendapatkan posisi istimewa dalam pemerintahan. Namun demokrasi bukanlah merupakan tujuan, melainkan sarana dalam mencapai pemerintahan menjadi lebih baik yang di dasari oleh keterlibatan berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Juan J Linz dalam bukunya , The Breakdown of the Democratic Regimes menyatakan bahwa kriteria demokrasi adalah; kebebasan legal untuk memformulasikan dan advokasi alternatif politik dengan hak yang seiring/bersamaan untuk kebebasan berasosiasi, kebebasan berbicara dan kebebasan mendasar manusia lainnya; bebas dan kompetisi tanpa kekerasan antara para pemimpin dengan validasi berjangka atas klaim mereka terhadap aturan; termasuk semua kebijakan politik efektif dalam proses demokrasi; dan ketentuan untuk partisipasi atas semua anggota komunitas politik, apapun pilihan politik mereka
Partisipasi atas semua anggota komunitas politik adalah termasuk di dalamnya partisipasi perempuan dalam berpolitik di negara demokrasi. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, perempuan masih di anggap hanya pelengkap suara dalam sebuah pemilihan umum. Banyak perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, karena ikut suami atau adanya money politics yang terjadi, di mana mereka memilih hanya karena iming-iming pemenuhan kebutuhan dan sebagainya. Sangat jarang kita temukan perempuan yang dengan kesadarannya sendiri mempunyai hak pilih dengan bebas atas dasar pengetahuannya tentang politik.
Atas partisipasi yang tidak imbang antara perempuan dan lelaki, pemerintah memegang peranan penting untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, keterlibatan media dan civil society menjadi sangat penting dalam memberikan sosialisasi politik sebagai bagian dari pendidikan politik untuk kaum perempuan. Indonesia sebagai negara demokrasi, tentu menjunjung prinsip-prinsip demokrasi yang dipandang penting untuk diimplementasikan. Dua hal yang termasuk di dalamnya adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik dan tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Karena itu, penerapan demokratisasi janganlah setengah hati, pemerintah sebagai pembuat keputusan perlu melihat partisipasi perempuan sebagai bagian dari upaya demokratisasi. Sehingga, tiap aturan yang diberlakukan dalam kehidupan pemerintahan akan memandang perempuan sebagai bagian dari komunitas politik. Dengan diterapkannya prinsip demokrasi, maka akan terjadi keberimbangan dalam keikutsertaan perempuan dan lelaki. Sehingga demokrasi yang tercipta di Indonesia, bukanlah sekedar demokrasi prosedural, tapi juga substansial.
Partisipasi perempuan dalam berpolitik
Sebuah pertanyaan muncul menyikapi representasi perempuan dalam berpolitik. Mengapa kuota 30% serta affirmative action yang di jalankan, tetap menunjukkan persentase yang minim?. Hemat penulis hal demikian disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi politik di galakkan, sehingga apapun aturan yang diberlakukan, tidak membuahkan hasil karena ketidaksiapan perempuan dalam mengambil kesempatan tersebut. Kerjasama pemerintah dengan media serta civil society perlu digalakan. Civil Society oleh AS Hikam di katakan adalah merupakan masyarakat madani , yaitu :jaringan-jaringan pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga (household), organisasi-organisasi sukarela (termasuk partai politik), dan berbagai organisasi /asosiasi termasuk Lembaga swadaya masyarakat(LSM), organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan juga kelompok kepentingan (interest group) yang dibuat oleh masyarakat diluar pengaruh Negara. Sedangkan media memegang peranan penting sebagai pilar ke empat dalam demokrasi. Media mempunyai fungsi untuk memberikan pendidikan dan mengawasi kebijakan yang ada dalam sebuah pemerintahan (watchdog). Sebagai pilar ke empat dalam demokrasi, media sudah seharusnya berpartisipasi dalam sosialisasi politik guna menyampaikan informasi komprehensif, sehingga warga dapat berpartisipasi politik aktif dan mengambil tindakan politik aktif dalam proses pilpres atau pemerintahan.
Carole Pateman dalam bukunya The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory mengatakan bahwa Permasalahan yang sangat ekstrim susahnya yang dihadapi perempuan dalam usaha mereka untuk meraih kewarganegaraan secara penuh, ia sebut dengan “wallstonecraft’s dilemma”. Dilemma adalah dua jalur terhadap kewarganegaraan yang mana telah diikuti perempuan adalah saling bertentangan dalam batas-batas negara sejahtera patriarkhi, dan dalam konteks tersebut, adalah tidak mungkin bagi mereka untuk meraihnya. Perempuan memang menghadapi pilihan sulit. Di satu sisi, mereka terlibat aktif hanya dalam ranah domestik dan di sisi lain, mereka adalah bagian dari warga negara yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam semua proses kebijakan pemerintah, termasuk kehidupan politik. Terlebih dalam negara demokrasi Indonesia, di mana pendidikan perempuan akan politik masih sangat hijau. Hemat penulis, ada tiga hal yang mendominasi minimnya partisipasi perempuan dalam politik. Pertama, pendidikan politik yang minim. Kedua, peran negara yang kurang dan ketiga adalah budaya patriarkhi yang masih kental. Pendidikan politik dapat di atasi dengan adanya intensitas kerjasama antara pemerintah dengan media dan civil society. Sedangkan peran negara yang kurang diatasi dengan peranan pemerintah yang aktif dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap partisipasi perempuan, dengan catatan telah mengusahakan pendidikan politik melalui sosialisasi politik yang telah disebutkan. Budaya patriarkhi yang masih kental dapat diminimalisir oleh sosialisasi politik yang terus menerus, sehingga ada perspektif kesamaan hak untuk berpolitik yang dipahami oleh perempuan. Partai politik sebagai bagian dari civil society mempunyai peran penting karena merupakan lembaga yang terlibat langsung dalam mengakomodir proses pemilihan umum serta menjalankan salah satu fungsi parpol, yaitu sosialisasi politik. Selain parpol, LSM yang juga merupakan bagian dari civil society pun mempunyai akses dan peran penting dalam menyosialisasikan pendidikan politik terhadap kaum perempuan. Pentingnya peran LSM di tambah dengan kedekatannya dengan organisasi sosial lainnya yang ada dalam sebuah masyarakat.
Pada akhirnya, Indonesia sebagai negara demokrasi wajib menjunjung prinsip demokrasi dan menjalankan demokrasi substansial disamping prosedural. Dengan berpijak pada demokrasi substansial, maka pelaksanaan demokrasi bukan semata mengagungkan bentuk atau indikator negara demokrasi, seperti malaksanakan pemilihan umum. Melainkan, akan menerapkan keadilan antar warga negara dalam tiap kebijakan pemerintah, termasuk keadilan berpolitik bagi perempuan dan lelaki. Dengan demokrasi yang imbang antara substansial dan prosedural, maka Indonesia akan lebih dapat memahami hakikat demokrasi sebagai sarana mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai hal, termasuk kehidupan politik.
*oleh Ana Sabhana Azmy
Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI 2009
Jumat, 28 Agustus 2009
Media Massa dan Tingkat Elektabilitas Peserta Pemilu 2009
Pemilu 2009 yang sedang berlangsung merupakan pemilu yg “unik” karena menerapkan suara terbanyak dalam pengumpulan suara dari peserta pemilu. Dengan peraturan tersebut,banyak caleg yang berusaha mengumpulkan suara sebanyak mungkin dan memasang iklan-iklan parpol seperti baliho dan spanduk. Berbagai fenomena menarik dari pelaksanaan pemilu 2009 tak luput dari pemberitaan media massa,dan tak jarang kita temukan keberpihakan media terhadap salah satu partai politik. Tulisan ini ingin mengangkat pendapat Napoleon tentang salah satu fungsi dari media massa,yaitu “fungsi mempengaruhi”,Napoleon pada masa jayanya pernah berkata bahwa “ia lebih takut kepada empat surat kabar daripada seratus serdadu dengan sangkar terhunus.” (onong uchjana,ilmu,teori dan filsafat komunikasi,2003).
Pengaruh media massa
The word media is the plural of medium.It;s derived from the latin word medius,which means “middle”. The communication media are the different technogical processes that facilitate communicatiom between the sender of a massage and the receiver of that massage. (Media Society, David Croteau, 1987,hal 7)
( Kata media adalah jamak dari medium. Kata tersebut berasal dari kata latin,medius, yang berarti “tengah”. Komunikasi media adalah proses teknologi yang berbeda yang memfasilitasi komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan ). (terjemahan penulis)
Dewasa ini, media massa merupakan alat penting yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan pendapat,informasi,menghibur bahkan mempengaruhi orang untuk dapat se-iya se-kata dengan sang komunikator. Media massa menjadi alat untuk memperoleh apapun yang kita butuhkan guna menjadi masyarakat informasi,di mana informasi menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Dari segi pendidikan, media membantu manusia untuk mendapat kabar nasional dan internasional serta memperkaya khazanah keilmuan di berbagai bidang. Media juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan akan hiburan ketika kepenatan akan rutinitas hadir. salah satu fungsi media sebagai alat untuk mempengaruhi seakan klop dengan event pemilu 2009 yang sedang berlangsung. Semua caleg dan parpol menggunakan media sebagai alat untuk meraup suara terbanyak dari masyarakat pemilih. Berbagai iklan dan janji-janji kampanye bermunculan,entah di media cetak ataupun elektronik. Para celeg pun berharap dengan fungsi media tersebut dapat memuluskan langkah mereka menuju kursi kekuasaan.
Masih segar dalam ingatan pemberitaan media tentang terdzaliminya SBY oleh megawati sebelum pemilu 2004. Dengan gencarnya pemberitaan di media,masyarakat pun menaruh simpati terhadap SBY,sehingga persentase keterpilihan SBY saat itu bisa jadi karena rasa simpati tersebut,di samping pencitraan figur seorang SBY yang mengusung slogan “bersama kita bisa”.
Tingkat elektabilitas peserta pemilu 2009
Pemberitaan “kans” masing-masing peserta pemilu kian gencar di media,terutama untuk peluang capres 2009. Sampai saat ini,media hanya concern terhadap tiga capres, yaitu SBY, Megawati dan JK. Sementara Golkar masih memperbincangkan peluang capres yang akan diusung selain JK, SBY dan Megawati kian gencar “adu keberhasilan dan kekurangan” masing-masing.
Namun demikian,banyak media memberitakan bahwa tingkat elektabilitas SBY selalu lebih unggul di atas capres lainnya dalam tiap survey yang diadakan. Seperti yang diberitakan dalam Koran Jurnal Nasional (27/03/09), pada survey terbaru LSN (Lembaga survey nasional) , menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan SBY adalah 45,1%. Persentase ini sangat jauh dibanding Megawati serta capres lain.
Persentase yang didapat SBY bisa disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang memandang banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan SBY. Jika kita melihat ritme politik yang ada saat ini,jelas bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan seorang figur yang dapat memperlihatkan usaha guna memajukan rakyat dan bangsa Indonesia.Selain figur yang selalu aware terhadap persoalan bangsa Indonesia,pencitraan tokoh politik pun masih menjadi alasan kenapa seorang capres dapat terpilih.
Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan Megawati yang menolak dengan tegas pemberian BLT, kerap muncul di media massa. Mega beranggapan bahwa BLT mengajarkan masyarakat untuk bermental pengemis. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Mega yang seakan tidak pro rakyat. Selang beberapa hari setelah itu, mega pun mengoreksi ucapannya dan bermaksud untuk mengawasi jalannya BLT. Jika kita lihat, langkah inimerupakan usaha Mega untuk memperbaiki citranya yang sempat tercoreng. Rakyat Merdeka(29/03/09) memberitakan bahwa tingkat elektabilitas Megawati hanya mentok di angka 20%. Hasil survey terbaru menunjukkan bahwa Mega mendapat 15,3% jauh tertinggal oleh SBY dengan 41,1% suara publik. Ada tiga hal yang dapat kita cermati dari persentase elektabilitas Megawati sebagai capres dari PDIP yang “katanya” hanya akan mendapatkan 20% suara.
Pertama, Strategi Kampanye; Sebuah kampanye membutuhkan strategi komunikasi yang jitu. Strategi merupakan perencanaan(planning) dan manajemen(management) untuk mencapai suatu tujuan (Onong Uchjana, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi,2003,hal 299). Megawati melakukan perencanaan yang salah ketika selalu menyalahkan dan mnyudutkan kebijakan pemerintah yang ada. Bahkan ketika Mega menyalahkan pemberian BLT, itu menunjukkan bahwa strategi kampanye yang ada tidak berjalan dengan baik.
Tim kreatif kampanye beserta mega harus menyadari bahwa masyarakat kita semakin pintar dan tidak ada gunanya saling menyalahkan dalam kampnye tanpa diiringi dengan penyelesaian yang cermat.
Kedua, Kepercayaan terhadap kharisma anak proklamator; Tampaknya figur Bung karno di balik nama Megawati tak mampu membuat masyarakat menumpukan kepercayaannya terhadap sosok Megawati. Hal ini bisa jadi karena track record yang dimiliki Mega selama menjadi presiden. Berbagai permasalahan bangsa,semisal penjualan aset Negara mewarnai perjalanan Mega selama memimpin. Bagaimanapun dengan kesadaran untuk meraih negara demokrasi yang sebenar-benarnya, rakyat tidak dapat menyamakan kualitas kepemimpinan Mega dengan sang ayah,Soekarno.
Ketiga, Slogan sembako murah; Salah satu slogan yang kita kenal dalam kampanye Mega adalah “sembako murah”, di samping lapangan pekerjaan yang luas. Jika kita amati, nampaknya kata-kata sembako murah adalah suatu hal yang dapat “meninabobokan” rakyat Indonesia. Dalam krisis ekonomi global saat ini, jangan ada suatu janji bahwa sembako dapat dibeli secara murah, yang penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat,sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mudah-mudahan saja,siapapun presiden yang terpilih dapat memahami bahwa pemilu 2009 bukanlah ajang persaingan mulut dan janji-janji,namun merupakan pendidikan politik untuk rakyat Indonesia.
Menagih Janji Capres Cawapres SBY-Boediono Pasca Pilpres 2009
Pihak KPU telah mengumumkan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2009-2014 . Seiring usainya perhelatan pesta demokrasi, satu hal penting yang harus kita ingat dan menjadi hak kita, yaitu pemenuhan janji politik pasangan capres cawapres pemilu 2009. Dalam hal ini, pasangan SBY-Boediono adalah pasangan yang keluar sebagai pemenang dalam pilpres 2009 tanpa ada putaran kedua. Janji yang terucap tidak sekedar kata-kata di mulut. Namun, lebih dari itu, janji adalah pertanda bahwa “sang empunya” janji dapat bertanggung jawab akan apa yang telah dijanjikan. Toto Suparto dalam tulisannya menyebutkan, “manusia tidak bisa dipercaya untuk memegang janji tanpa ada kekuatan eksternal” (filsuf Thomas Hobbes). Kekuatan eksternal yang dimaksud dapat berupa penagihan dari seluruh elemen masyarakat.
Salah satu janji yang menarik untuk dikaji adalah sektor pendidikan. Selaku bangsa Indonesia, kita tidak bisa memungkiri bahwa isu pendidikan menjadi isu penting dalam taraf peningkatan kualitas bangsa. Pendidikan menjadi kunci sebuah bangsa untuk dapat berkompetisi di era globalisasi ini.
Dalam janji politiknya, pada debat cawapres 23 juni 2009, Boediono mengatakan, ada 3 tatanan penting yang perlu diisi. Pertama, strategi substansi ke depan, delivery system, guru dan sekolahnya. Kedua, jumlah anggaran itu cukup di banding sektor lain dan masalah ketiga adalah sistem. Akses penting, tapi kualitas juga (Koran Sinar Harapan,25/06/09). Melihat kondisi riil berbagai permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Maka janji politik dalam peningkatan anggaran serta kualitas pengajaran butuh direalisasikan dengan segera. Tiga hal yang patut kita amati dari 3 poin di atas adalah:
Pertama, peningkatan kualitas guru dan sekolahan.Sebagai tenaga pendidik dan pengajar,guru memegang peranan penting. Kualitas pemahaman serta tingkat keilmuan guru harus ditingkatkan tiap tahunnya. Perlu ada pemenuhan batasan minimal pendidikan S1 bagi guru dengan bantuan pemerintahan serta pelatihan-pelatihan yang menopang pada bidangnya secara berkesinambungan. Guru juga perlu mendapatkan kesejahteraan yang layak. Bagaimana bisa gaji seorang pengajar yang mendedikasikan ilmu dan dirinya untuk pengembangan masyarakat bisa lebih kecil dibanding sektor lain. Dalam hal ini, perlu ada pemahaman,betapa penting dan berharganya sebuah pendidikan serta ilmu.
Kedua, jumlah anggaran untuk sektor pendidikan. Kebijakan 20% dari dana APBN untuk sektor pendidikan, di rasa belum cukup. Presiden dan wapres terpilih harus menaikkan anggaran menjadi 25% yang berbasis peningkatan anggaran untuk research para tenaga pengajar. Untuk membangun sebuah negara yang berkualitas dan maju di bidang pendidikan, anggaran untuk sebuah penelitian dan pelatihan sangat penting. Dengan dana tersebut, warga semakin terpacu untuk belajar karena tersedianya dana yang mencukupi dari pemerintah dalam sektor pendidikan.
Ketiga, sistem pendidikan. Dalam hal ini, kita dapat menyoroti, bagaimana sistem pengajaran yang diberlakukan bagi tiap siswa. Sistem pengajaran dengan cara hanya menghafal masih banyak ditemukan di tiap sekolah. Tidak ada yang salah dengan sistem ini, namun, kita perlu meningkatkan analisa anak dengan sistem
'explanation'. Dengan sistem tersebut, anak akan terbiasa mengamati, menelaah dan menjelaskan kembali apa yang mereka pelajari.
Semoga janji yang diucap disertai dengan kesungguhan dalam bertindak, sehingga figur para pemimpin negeri ini benar-benar bercermin dari Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat terpuji, shiddiq ( jujur), amanah ( terpercaya), tabligh (menyampaikan), fatonah (cerdas).
KPU dan Pemilu 2009
Kisruh pemilu yang mendera seluruh provinsi,kabupaten dan kota di Indonesia membuktikan bahwa KPU harus terus berbenah dalam penyelenggaraan demokrasi. Permasalahan DPT ganda, tingginya angka golput hingga permasalahan SK KPU akan keabsahan surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan(dapil) merupakan bagian dari kritikan yang terus bergulir dalam pemilu 2009. Sebagai penyelenggara pemilu,KPU mempunyai otoritas untuk membuat sebuah kebijakan. Sesuai dengan UU no 10 tahun 2008 tentang pemlihan anggota DPR,DPD dan DPRD tanggung jawab pemutakhiran pemilih sampai dengan penetapan DPT berada di tangan KPU. Dalam menyikapi wewenang tersebut, KPU dapat melakukan beberapa langkah dalam menyikapi permasalahn DPT.
Pertama, semestinya kartu tanda penduduk(KTP) dapat menjadi alat ganti bagi warga yang tidak tercantum dalam DPT. Kartu tanda Penduduk(KTP) adalah identitas warga negara Indonesia yang sah,sehingga dapat diartikan bahwa ia adalah benar warga daerah tersebut. Hal ini juga dapat meminimalisir angka golput,karena tak jarang warga yang tidak memilih,beralasan namanya tidak tercantum dalam DPT.
Kedua, penggalakkan massif melalui berbagai macam media massa,cetak dan elektronik dalam menginformasikan perbaikan DPT,terlebih menjelang pilpres bulan juli mendatang. Spanduk atau selebaran di rasa kurang dalam mensosialisasikan perbaikan dan pendaftaran ulang pemilih dalam mendapatkan hak pilihnya.
Ketiga, KPU sebaiknya mempererat kerjasama dengan elemen pemerintah ataupun panwaslu dalam mempersiapkan DPT untuk pilpres 2009. Perbedaan pendapat yang ada harus diminimalisir guna mencapai sebauh kerjasama yang baik. Sebuah organisasi akan terorganisir dengan baik atas dasar kerjasama antara kepala dan tubuh. Demikian halnya dengan pesta demokrasi 2009. KPU sebagai kepala penyelenggara harus bisa memainkan peran dan amanah yang diberikan oleh segenap masyarakat Indonesia.Pun ada dukungan yang baik dari warga negara. Pemilu 2009 yang terbilang unik dalam sistem pelaksanaanya,adalah milik seluruh elemen bangsa Indonesia,mulai sektor pemerintahan,penyelenggara pemilu hingga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama mencapai arah demokrasi yang baik bagi Indonesia.
PDIP Koalisi dengan Demokrat?
Oposisi yang banyak di pahami oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Kata oposisi dalam kamus ilmiah berarti “golongan pelawan; perlawanan; pertentangan.” Banyak masyarakat Indonesia yang berasumsi bahwa ketika sebuah partai menjadi partai oposisi, maka ia akan menentang segala kebijakan pemerintah. Sehingga, tidak banyak partai yang memikirkan dan konsisten untuk menjadi pihak oposisi, di samping kerugian tidak akan mendapat “jatah” kekuasaan dalam pemerintahan.
Sedangkan kata koalisi dalam kamus ilmiah berarti “kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama”. Sebuah partai mempertimbangkan kesamaan visi dan misi antara satu dengan yang lain untuk mencapai kata koalisi. Kesepakatan berkoalisi pun acapkali di bumbui oleh kesepakatan pembagian kekuasaan. Dalam pemilu Juli 2009, 23 partai merapat ke barisan SBY dan PD. Nampaknya, SBY dan PD memang masih menjadi magnet yang kuat bagi partai lain untuk mendapat porsi kekuasaan yang menjanjikan.
Sementara itu, empat partai yang menjadi rival SBY dan PD di pemilu 2009, yaitu Hanura, Gerindra, PDIP dan Golkar, otomatis memilih jalan untuk menjadi oposan pada pemilu kali ini. Menarik untuk diamati adalah perpecahan pendapat dalam tubuh Golkar setelah kekalahan JK. Sebagian kader partai menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari pemerintah, namun sebagian lainnya menilai bahwa Golkar harus menerima konsekwensi dari kekalahan dan belajar untuk menjadi pihak oposisi.
Lalu, bagaimana dengan PDIP? Partai yang berpengalaman menjadi oposan ini nampaknya mulai “tidak betah” untuk menjalankan tradisinya. Isu yang beredar bahwa PDIP akan berkoalisi dengan PD sangat kontras dengan apa yang diungkapkan oleh Panda Nababan dari PDIP pada diskusi politik di CDCC Menteng,23/07/09, bahwa sesuai rapat bersama, PDIP menginginkan dan bersikap oposisi. Isu koalisi ini pun ditanggapi oleh Burhanuddin Muhtadi dalam Suara Anda di Metro TV,18/08/09. Ia mengatakan, munculnya kata koalisi kemungkinan di karenakan bahwa pemilu 2014 akan menjadi pasar bebas dengan wajah-wajah baru. Sehingga, pihak yang tergabung dalam pemerintahan, akan lebih mudah untutk berkompetisi pada pemilu 2014.
Pemilu 2014 memang di yakini akan menjadi pemilu yang menarik, hal ini di sebabkan wajah-wajah lama sang politisi akan mulai tergantikan dengan wajah-wajah baru. Prabowo Subianto di yakini akan maju bersama PDIP dalam bursa capres cawapres pemilu 2014. Jika memang rencana tersebut adalah sesuatu yang pasti, maka PDIP harus mencari jalan dari sekarang untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya, dan kemungkinan, berkoalisi dengan PD adalah salah satu jalan tersebut. Apapun faktor yang menjadikan isu ini merebak, tidak lain adalah karena faktor “meraih kekuassaan”.
Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan sebagai berikut; Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau sekelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. (Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,hal.60)
Hal yang dapat dipertanyakan dalam isu ini adalah, bagaimana dengan alat kontrol pemerintahan?. Dua partai yang tersisa, yaitu Hanura dan Gerindra dinilai belum kuat untuk menjalankan fungsi oposisi sebagai alat kontrol pemerintah jika PDIP dan Golkar sama-sama melirik untuk berkoalisi denga PD di pemerintahan. Lepas dari hal itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memahami bahwa menjadi oposan bukan berarti menjadi pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Menjadi oposisi pun harus mendukung segala kebijakan pemerintah yang menyejahterakan rakyat serta menjadi penyeimbang pemerintah untuk menjalankan check and balance ketika kebijakan pemerintah mulai tidak mementingkan rakyat.
Lepas dari isu koalisi PDIP dengan PD, menjadi pihak apapun sebuah partai, baik oposisi atau koalisi, diharapkan dapat menjalankan fungsi nya masing-masing sebagai pengambil dan pengontrol kebijakan. Dengan demikian, masing-masing pihak akan menjadi pihak yang terhormat karena memposisikan diri sebagai wakil rakyat yang benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat tanpa di sertai kehausan kekuasaan. Semoga.
Minggu, 14 Juni 2009
Jilbab dan Pilpres 2009
Adalah pasangan JK-Wiranto yang mempunyai istri seorang wanita berjilbab, yaitu Ibu Mufidah Kalla dan Ibu Uga Wiranto. Dalam kesehariannya,mereka memang selalu menggunakan jilbab. Namun, dibalik isu jilbab ini, muncul sebuah pertanyaan besar, apakah jilbab harus turut serta dipolitisasi sebagai isu kampanye dalam meraih simpati dan dukungan masyarakat serta instansi atau ormas tertentu?.
Hakikat berjilbab
Dalam Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 59 disebutkan, “Hai Nabi,katakanlah kepada istri-istrimu,anak-anak perempuanmu dan istri orang mu’min. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Subhanallah…betapa Islam sangat mulia karena telah menuntun dan sangat memperhatikan kaum perempuan guna menghindarkan mereka (perempuan) dari gangguan. Dengan berjilbab, perempuan akan terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Berjilbab pun sebagai pengingat atas segala perbuatan yang akan dan telah kita laksanakan.
Berjilbab tidaklah menghalangi karier seorang perempuan. Di Indonesia, sebuah Rumah Sakit di Bekasi melarang pegawainya menggunakan jilbab. Demi mempertahankan dirinya,sang pegawai pun rela meninggalkan pekerjaannya. Banyak pihak yang mengecam kebijakan manajemen rumah sakit tersebut(Republika/31/05/09).
Dalam agama Islam,menutup seluruh aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan adalah wajib jika sudah baligh. Namun, perlu kita sadari, tidak ada sebuah keterpaksaan. Kesadaran untuk berjilbab harus keluar dari diri sendiri. Tidak elok jika bejilbab dengan sebuah keterpaksaan, terlebih jika berjilbab dijadikan sebagai upaya untuk menarik simpati publik dalam pemilu 2009. Wallahu a’lam bisshowaab.
Jilbab sebagai isu kampanye pilpres 2009
Gaung pelaksanaan pilpres 2009 makin dekat. Deklarasi kampanye damai yang diundur menjadi 10 juni 2009 pun tinggal menghitung hari. Kampanye pilpres yang tehitung dari tanggal 2 juni-4 juli 2009 pun mulai dipersiapkan. Berbagai pihak, baik KPU sebagai penyelenggara pemilu serta peserta pemilu termasuk tim sukses 3 pasangan capres cawapres, mulai bersiap untuk menarik dukungan juga simpati publik.
Isu jilbab yang berkembang akhir-akhir ini, menjadi sebuah isu yang dapat mempengaruhi masyarakat guna mengambil keputusan dalam memilih pasangan capres cawapres tertentu. Isu jilbab yang mendapat bantahan dari JK ini mulai berkembang di masyarakat dan menimbulkan opini tertentu.
Dalam kancah politik, pengaruh adalah tipe kekuasaan yang jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. (Dasar-dasar Ilmu Politik, Miriam Budiarjo,hal67)
Guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat Indonesia, para peserta pemilu diharapkan tidak membangun isu politik yang menyinggung agama, apalagi mempolitisasi sebuah agama. Agama dan politik adalah sebuah kesatuan yang ada, karena eksistensi agama dapat mengcounter perilaku negatif dalam berpolitik. Namun demikian, bukan berarti politisasi agama diperbolehkan. Isu jilbab yang menyeruak adalah bentuk politisasi agama dalam meraih simpati masyarakat.
Oleh karena itu, dalam membangun Negara demokrasi yang menghormati ajaran sebuah agama, seyogyanya isu jilbab tidak dikaitkan dan tidak diluncurkan sebagai isu yang mengangkat salah satu pasangan capres cawapres tertentu dan menyindir pasangan lain. Marilah kita berbenah dalam pelaksanaan pilpres 2009 dan berkompetisi secara sehat, tanpa mengesampingkan etika dalam berpolitik.
Jilbab dan Pilpres 2009
Adalah pasangan JK-Wiranto yang mempunyai istri seorang wanita berjilbab, yaitu Ibu Mufidah Kalla dan Ibu Uga Wiranto. Dalam kesehariannya,mereka memang selalu menggunakan jilbab. Namun, dibalik isu jilbab ini, muncul sebuah pertanyaan besar, apakah jilbab harus turut serta dipolitisasi sebagai isu kampanye dalam meraih simpati dan dukungan masyarakat serta instansi atau ormas tertentu?.
Hakikat berjilbab
Dalam Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 59 disebutkan, “Hai Nabi,katakanlah kepada istri-istrimu,anak-anak perempuanmu dan istri orang mu’min. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Subhanallah…betapa Islam sangat mulia karena telah menuntun dan sangat memperhatikan kaum perempuan guna menghindarkan mereka (perempuan) dari gangguan. Dengan berjilbab, perempuan akan terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Berjilbab pun sebagai pengingat atas segala perbuatan yang akan dan telah kita laksanakan.
Berjilbab tidaklah menghalangi karier seorang perempuan. Di Indonesia, sebuah Rumah Sakit di Bekasi melarang pegawainya menggunakan jilbab. Demi mempertahankan dirinya,sang pegawai pun rela meninggalkan pekerjaannya. Banyak pihak yang mengecam kebijakan manajemen rumah sakit tersebut(Republika/31/05/09).
Dalam agama Islam,menutup seluruh aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan adalah wajib jika sudah baligh. Namun, perlu kita sadari, tidak ada sebuah keterpaksaan. Kesadaran untuk berjilbab harus keluar dari diri sendiri. Tidak elok jika bejilbab dengan sebuah keterpaksaan, terlebih jika berjilbab dijadikan sebagai upaya untuk menarik simpati publik dalam pemilu 2009. Wallahu a’lam bisshowaab.
Jilbab sebagai isu kampanye pilpres 2009
Gaung pelaksanaan pilpres 2009 makin dekat. Deklarasi kampanye damai yang diundur menjadi 10 juni 2009 pun tinggal menghitung hari. Kampanye pilpres yang tehitung dari tanggal 2 juni-4 juli 2009 pun mulai dipersiapkan. Berbagai pihak, baik KPU sebagai penyelenggara pemilu serta peserta pemilu termasuk tim sukses 3 pasangan capres cawapres, mulai bersiap untuk menarik dukungan juga simpati publik.
Isu jilbab yang berkembang akhir-akhir ini, menjadi sebuah isu yang dapat mempengaruhi masyarakat guna mengambil keputusan dalam memilih pasangan capres cawapres tertentu. Isu jilbab yang mendapat bantahan dari JK ini mulai berkembang di masyarakat dan menimbulkan opini tertentu.
Dalam kancah politik, pengaruh adalah tipe kekuasaan yang jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. (Dasar-dasar Ilmu Politik, Miriam Budiarjo,hal67)
Guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat Indonesia, para peserta pemilu diharapkan tidak membangun isu politik yang menyinggung agama, apalagi mempolitisasi sebuah agama. Agama dan politik adalah sebuah kesatuan yang ada, karena eksistensi agama dapat mengcounter perilaku negatif dalam berpolitik. Namun demikian, bukan berarti politisasi agama diperbolehkan. Isu jilbab yang menyeruak adalah bentuk politisasi agama dalam meraih simpati masyarakat.
Oleh karena itu, dalam membangun Negara demokrasi yang menghormati ajaran sebuah agama, seyogyanya isu jilbab tidak dikaitkan dan tidak diluncurkan sebagai isu yang mengangkat salah satu pasangan capres cawapres tertentu dan menyindir pasangan lain. Marilah kita berbenah dalam pelaksanaan pilpres 2009 dan berkompetisi secara sehat, tanpa mengesampingkan etika dalam berpolitik.
Menuju Pencapaian Akhlak Terpuji
Dalam kehidupan ini, akhlak adalah cerminan pribadi seseorang. Manusia mempunyai hati dan pikiran dalam membentuk akhlak, yang akan bermuara pada dua macam akhlak,yaitu akhlak yang terpuji (akhlakul karimah) atau akhlak yang tercela (akhlakul madzmumah). Akhlak yang terpuji akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan di dunia serta akhirat kelak. Sebaliknya,akhlakul madzmumah akan membawa kita menuju ketidakbahagiaan, baik di dunia maupun akhirat.
Dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan sesama muslim lainnya,akhlakul karimah senantiasa di nanti. Tiap orang menjadi bahagia serta lapang dada ketika berjumpa dengan sesama saudaranya yang mempunyai akhlak terpuji. Dengan akhlak terpuji, jalinan persaudaraan akan lebih erat dan mengedepankan toleransi antar sesama. Lantas, bagaimanakah kriteria akhlak yang terpuji?
Said Bin Hisyam berkata, “Aku datang menemui Aisyah ra, lalu aku bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah SAW.” Maka Aisyah menjawab, “Tidakkah engkau membaca Al-Qur’an? Aku menjawab,”ya”. Aisyah berkata,”Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur’an”.
Maka, marilah kita menjadikan Al-Qur’an sebagai panutan dalam membentuk akhlak menuju pribadi yang menyenangkan serta mendatangkan kebaikan.
Firman Allah Ta’ala: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS.Al-A’raf:199).
Pengucapan kata maaf adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tidak sedikit manusia yang merasa bahwa dirinya benar dan enggan untuk memberi atau mengucap maaf.
Ahlak yang terpuji mendatangkan kebaikan dalam tiap hal. Dengan akhlak yang baik, kita dapat menjadi pribadi pemaaf yang melakukan segala sesuatu dengan bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits.
Allah telah memberikan tuntunan bagi seluruh hambaNya dalam melaksanakan kehidupan ini melalui Al-Qur’an. Barang siapa yang mengikuti tuntunanNya maka akan selamat dalam mengarungi berbagai permasalahan dan ujian di dunia.
Pentingnya menjaga akhlak, seperti perumpamaan wanita cantik dan lelaki rupawan yang pintar, namun tidak berakhlak. Keadaan tersebut sama hal nya dengan wanita cantik dan lelaki rupawan tanpa sehelai pakaian,maka akan senantiasa terlihat tidak indah.
Dalam kancah politik saat ini, keberadaan serta pencapaian akhlak terpuji sangat diharapkan banyak pihak, serta dihargai oleh tiap elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan, dengan akhlak terpuji, segala tindak tanduk kita tidak akan mendatangkan kerugian, bahkan sebaliknya, akan mendatangkan kebaikan. Namun, bukan berarti alasan membentuk akhlak terpuji adalah karena ingin mendapat simpati dari banyak orang, naudzubillah.
Dalam berkompetisi meraih kemenangan, jangan ada sindiran yang merugikan banyak pihak atau bahkan menyakiti pihak tertentu. Bersainglah dengan akhlak yang terpuji, karena dengan itu, persaingan secara sehat akan terwujud. Marilah kita mencontoh pribadi Rasulullah SAW yang tidak pernah memaki seorang mu’min, melainkan makian itu menjadi tebusan dan rahmat baginya.
Di Balik Makna Silaturahmi
Islam telah menganjurkan kepada kita sebagai kaum muslimin dan muslimat untuk menjaga silaturahmi antar sesama. Dengan silaturahmi, persaudaraan pun makin erat. Ketika kita bersilaturahmi, berbagai hal dapat dibagi antar sesama. Mulai dari pertukaran pendapat hingga informasi, maka peluang untuk menjemput rezeki Allah pun semakin terbuka. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah, bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki.
Silaturahmi adalah hal yang mudah diucap,namun sulit untuk dilakukan. Ketika niat untuk bersilaturahmi menuju rumah saudara mu’min tercetus,berbagai halangan serta godaan menghampiri.
Rasa enggan, malas hingga bisikan syaithan pun berdatangan, karena syaithan pernah berjanji bahwa mereka akan mengganggu keturunan Nabi Adam,hingga manusia tidak akan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena itu, ketika niat sudah tertancap untuk melakukan silaturahmi,maka segerakanlah. Batasan serta pengertian silaturahmi pun tidak terhenti sebatas mengunjungi rumah saudara muslim dan muslimat. Berbagai cara dapat mempererat silaturahmi kita, seperti menggunakan perangkat teknologi komunikasi. Namun, mengunjungi rumah saudara lebih afdhal ketimbang perangkat teknologi komunikasi. Karena, begitu kita melangkah untuk silaturahmi,maka para malaikat pun mencatat niat serta amal baik kita.
Seorang muslim bagi muslim lainnya diumpamakan seperti tali yang mengikat satu sama lain. Karena itu, marilah kita menjaga tali tersebut agar tetap erat, sehingga umat Islam dapat bersatu dan kuat dalam menghadapi berbagai gangguan serta ujian.
Silaturahmi dapat menguatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan silaturahmi, rasa pesaudaraan semakin terpupuk dan membangun kepedulian terhadap sesama. ‘Auf bin Malik memberikan landasan penting dalam meneguhkan prinsip-prinsip persaudaraan dalam agama dan akidah Islam. Landasan tersebut yakni, “seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari dan “tidak boleh bernazar untuk memutuskan persaudaraan”.
Subhanallah, betapa Islam sangat mengagungkan hubungan persaudaraan antar sesama melalui jalinan tali silaturahmi. Dalam QS ‘Ali Imran ayat 103 disebutkan, “ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara…..”
Ayat tersebut menerangkan bagaimana Allah memberikan ni’mat atas umat Muslim yang bersatu dalam ikatan tali persaudaraan melalui agama yang di ridhoi Allah,Islam. Karena itu, betapapun banyaknya kendala yang datang ketika kita akan bersilaturahmi, namun dengan niat yang tulus, Insya Allah langkah untuk bersilaturahmi menuju ridho Allah akan semakin dimudahkan,Amin Ya Rabbal ‘alamin.
Selasa, 19 Mei 2009
Meneropong Politik Selebritas
“Kekuasaan Memang Menggiurkan”, itulah realita yang terjadi dalam Pemilu 2009.Angin Surga sebuah kedudukan dan jabatan dapat membuat oang tergiur,tanpa terkecuali kalangan selebritas Indonesia. Banyak diantara mereka yang rela meninggalkan dunia keartisan mereka demi meraih kursi di DPR. Berbagai pertanyaan dan keraguan pun muncul, dapatkah mereka mengemban tanggung jawab sebagai wakil rakyat dengan pengalaman yang masih sangat “hijau”?
Fenomena artis yang menapaki dunia politik dalam pemilu 2009-2014 sudah banyak kita dengar. Sebagian dari mereka bahkan masih sangat “hijau” dalam kancah politik. Hal ini menggambarkan dan semakin memperjelas bahwa dunia politik memeng menarik untuk diselami, temasuk bagi kalangan selebritas.
Beberapa nama yang sudah familiar di telinga kita pun bermunculan dan sukses menduduki kursi kekuasaan di DPR. Diantaranya, Nurul Aifin dan Tantowi Yahya dari Golkar, Primus Yustisio dari PAN, Vena Melinda dan Inggrid Kansil dari Demokrat, Rieke Dyah dari PDIP serta Rachel Maryam dari Gerindra.(Majalah Gatra/20/5/09). Maraknya artis yang terjun ke dunia politik,menjadi sebuah pertanyaan bagi mesin partai politik yang ada. Apakah mesin partai politik tersebut berjalan dalam memberikan bekal serta pelajaran bagi kader-kader mereka, atau hanya alat guna menarik perhatian dan suara rakyat agar memilih.
Berbagai pendapat positif dan negatif pun mengiringi kiprah mereka dalam meraih kursi menjadi anggota dewan. Menurut hemat penulis, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam masuknya bursa artis ke gedung DPR masa bakti 2009-2014.
Kelebihan itu antara lain:
Pertama, Mempunyai sense of belonging terhadap tanggung jawab yang ada. Sebagai publik figur, artis merasa bahwa seluuruh masyarakat melihat dan memantau kiprah dan kinerja mereka di DPR. Dengan demikian, artis akan berupaya untuk menyampaikan kebutuhan rakyat sebaik mungkin.
Kedua, Lebih memahami kondisi rakyat, Sebagai anggota dewan yang berangkat dari masyarakat biasa pada umumnya, kalangan selebritas di nilai lebih dapat memahami keadaan rakyat yang sesungguhnya. Hal ini dapat menjadi ladang perjuangan dalam tugas mereka kelak.
Selain kelebihan di atas, kalangan selebritas pun punya beberapa kekurangan, antara lain,
Pertama, Kiprah politik artis masih hijau. Atas hal itu, ada kekahwatiran tertentu,bahwa suara mereka akan terkalahkan oleh anggota dewan lainnya dalam merepesentasikan kepentingan rakyat.
Kedua, Mudah dipengaruhi. Banyak diantara artis,yang mengaku bahwa mereka masih belajar menyelami dunia politik. Politik tidak pernah mengenal warna,segalanya dapat berubah dengan cepat.Hal ini menjadi sasaran empuk pihak –pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.
Atas beberapa alasan di atas, masyarakat Indonesia masih menunggu kepastian dari misi dan visi para selebritas yang menyatakan ingin membantu rakyat banyak, dengan kebijakan yang pro kerakyatan.
Sebuah kesempatan patut kita berikan disertai dengan saran dan dan teguran yang membangun begitu mereka lengah. Seorang pemimpin dan pemegang kekuasaan seyogyanya dapat meneladani empat sifat Nabi Muhammad SAW, Amanah (terpercaya),yang berarti seorang pemimpin harus menjaga kepecayaan rakyat banyak. Sidiq (jujur), yang dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kejujuran,terlebih dalam menyikapi permasalah bangsa. Tabligh (menyampaikan), bahwa seorang pemimpin harus merepesentasikan kebutuhan rakyat, berpihak pada rakyat guna mencapai kehidupan makmur. Fatonah (cerdas), seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan dan kearifan dalam memimpin dan memegang tampuk kekuasaan.
Jika elemen tersebut terpenuhi, baik dari kalangan politisi ataupun selebritas yang mempunyai kesempatan memegang kekuasaan, bangsa Indonesia akan maju karena mempunyai pemimpin atau pemegang kekuasaan yang bijaksana dalam menyikapi persoalan bangsa. Tentunya sinergi antara pemimpin dan masyarakat pun dibutuhkan guna membangun soliditas yang kuat bag kemajuan bangsa Indonesia.